Izin Penggunaan Darurat Vaksin Corona Diterbitkan BPOM, Sebelum Jokowi Divaksin, 13 Januari 2021

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) belum mengelurakan izin penggunaan darurat vaksin Corona.

BPOM menargetkan izin tersebut terbit sebelum 13 Januari 2021.

Sebelum jadwal Presiden Joko Widodo divaksin.

Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI) telah mengeluarkan pernyataan terkait status vaksin covid-19 Sinovac, yang disebut halal dan suci.

Baca juga: Nama Raffi Ahmad, Najwa Shihab, dr Tirta Masuk Daftar Pertama Vaksin Covid-19, Penjelasan Kemenkes

Baca juga: Penyuntikan Vaksinisasi Pejabat Publik Dijadwalkan 13 Januari, Paser Masih Menunggu Kepastian

Baca juga: Beberapa Tenaga Kesehatan tak Berani Divaksin, Ketua IDI Bontang Sebut Pemerintah Kurang Sosialisasi

Baca juga: Persiapan Vaksinasi Covid-19 di Malinau, Dinkes P2KB Rencana Bentuk Pokja KIPI, Ini Tujuannya

Namun fatwa MUI yang lengkap masih menunggu hasil uji Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM).

Sementara itu BPOM menyebutkan, izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Virus Corona ( covid-19) akan keluar sebelum 13 Januari 2021.

Menurut Kepala BPOM Penny Lukito proses perizinan telah memasuki tahap akhir.

Sehingga EUA akan dapat dikeluarkan sebelum rencana vaksinasi Corona Presiden Joko Widodo ( Jokowi) pada 13 Januari mendatang.

"Bisa diperkirakan tanggal 13 (Januari) bisa dilakukan vaksinasi, artinya kami bisa mengeluarkan EUA sebelum tanggal tersebut," ujar Penny saat media briefing, Jumat (8/1).

EUA yang akan diterbitkan merupakan EUA untuk vaksin produksi Sinovac.

Sebagai informasi, BPOM saat ini masih menunggu data hasil uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung.

Data uji klinis di Bandung akan melengkapi data hasil uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di berbagai negara.

Antara lain adalah Brasil dan Turki yang saat ini datanya telah disampaikan.

"Kemarin sudah sebagian dan hari ini yang lengkap dari Bandung mudah-mudahan," terang Penny.

Data dari Bandung tersebut akan dievaluasi secara internal oleh BPOM.

Setelahnya akan dilakukan pembahasan tahap akhir bersama Komite Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan juga pakar epidemiologi.

Setelah EUA diterbitkan, program vaksinasi baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Selama program vaksinasi berjalam, BPOM.akan mengawasi termasuk dengan melihat bila terdapat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Sebagai informasi, saat ini Indonesia telah memiliki 3 juta dosis vaksin Sinovac.

Distribusi vaksin tersebut mulai dilakukan beriringan dengan proses pemberian EUA oleh BPOM.

Baca juga: Nama Raffi Ahmad, Najwa Shihab, dr Tirta Masuk Daftar Pertama Vaksin Covid-19, Penjelasan Kemenkes

MUI Sebut Vaksin covid-19 Sinovac Suci dan Halal, Fatwa Lengkap Tunggu BPOM

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh dalam jumpa pers dengan tegas mengatakan vaksin tersebut halal dan suci.

Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran dan keraguan dari masyarakat yang akan menjadi sasaran vaksinasi covid-19.

"Kemudian terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, maka komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang diajukan oleh Biofarma hukumnya suci dan halal, ini yang terkait dengan aspek kehalalannya," kata Asrorun Niam Sholeh melaui konferensi pers yang ditayangkan di YouTube TV MUI, Jumat (8/1/2021).

Selain itu, Niam mengatakan MUI hanya menentukan kehalalan vaksin Sinovac.

Soal keamanan vaksin tersebut akan diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Akan tetapi mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan penggunaan dari Badan POM," ucapnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Wakil Ketua DPRD Berau Dukung Program Vaksinasi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa vaksinasi covid-19 akan dimulai pada pekan depan.

Meskipun demikian menurut Presiden, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"jadi ini minggu depan sudah mulai vaksinasi, tapi memang keadaan belum bisa kembali langsung normal. Oleh sebab itu saya titip kepada Bapak Ibu sekalian sampaikan ke tetangga keluarga dan teman-teman agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan," kata Presiden dalam acara penyerahan Bantuan Modal Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021).

Menurut Presiden pemerintah sedang berupaya agar vaksinasi rampung kurang dari setahun.

Perlu setidaknya 182 juta orang atau 70 persen masyarakat Indonesia yang divaksin agar tercipta kekebalan komunal.

Dengan terciptanya kekebalan komunal atau kelompok maka pandemi akan berhenti.

Baca juga: Komisi Fatwa MUI Tetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal & Suci, Keputusan Final Tunggu BPOM

"Nanti kalau yang di vaksin sudah 182 juta, itu 70% dari penduduk Indonesia itu sudah terjadi yang namanya kekebalan komunal. Insya allah covidnya sudah stop itu harapan Kita semua," katanya kepada para penerima BMK.

Presiden kembali menegaskan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin covid-19 pada tahap pertama vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan, diantaranya dokter dan perawat.

"Didahului dulu nanti dokter-dokter perawat-perawat dan selanjutnya masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk bersabar menunggu Vaksin covid-19. Hal itu disampaikan Presiden dalam akun twitternya @Jokowi, Kamis, (7/1/2021).

"Sedang menanti vaksin covid-19? Sabar. Saya juga," kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, vaksin covid-19 sudah ada dan telah didistribusikan ke daerah. Vaksinasi tinggal menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM).

Baca juga: Dikritik, Sekelas Menteri Kok Blusukan Cari Gelandangan di Jakarta, Jawaban Risma di Luar Dugaan

Baca juga: Jadwal Pencairan Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta, Kabar BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, BSU Dilanjutkan?

Baca juga: Dana Insentif Prakerja Dalam Pengecekan, Diproses dll, Apa Artinya? Cek Pendaftaran Gelombang 12

Baca juga: Ibu Kota Negara di Kaltim, Balikpapan jadi Kawasan Prospek Bagus, Winner Group Bakal Bangun 2 Proyek

"Apabila izin sudah keluar, vaksin gratis secara bertahap, kita laksanakan," katanya.

Presiden kembali menegaskan akan menjadi orang pertama penerima vaksin covid-19. Bukan untuk mendahului masyarakat, melainkan untuk meyakinkan bahwa vaksin covid-19 aman digunakan.

"Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul BPOM: Izin Penggunaan Darurat Vaksin Corona Ditarget Terbit Sebelum 13 Januari 2021.