Anies Dituduh Cuci Tangan Soal Penanganan Covid-19, PDIP Bandingkan dengan Gubernur Lain di Jawa

TRIBUNKALTIM.CO - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar penanganan covid-19 di Jakarta dan sekitarnya diambil alih Pusat menuai sorotan.

Diketahui, hal tersebut disampaikan Wagub DKI Ahmad Riza Patria.

Menurut Riza, Anies Baswedan meminta penanganan covid-19 di Jabodetabek sebaiknya dikoordinasikan Pemerintah Pusat.

Sontak permintaan Gubernur DKI ini menuai sorotan dari politikus PDIP Gilbert Simanjuntak.

Sebelumnya, angka kasus baru Virus Corona di Indonesia termasuk Jakarta meningkat tajam.

Keterisian rumah sakit rujukan covid-19 hampir penuh.

Baca juga: Update Liga Italia, AC Milan Gagal Dapatkan Pelapis Theo dari Barcelona, Maldini Alihkan Bidikan?

Baca juga: Update Ustadz Maaher Minta Dirawat di RS Tempat Habib Rizieq Berobat, Kondisinya Menurun di RS Polri

Baca juga: Bukan Hanya Curah Hujan, Bareskrim Polri Bongkar Penyebab Banjir Kalsel, Pernyataan Jokowi Dikritik

Baca juga: Kabar Gembira, BLT UMKM 2021 Segera Cair Lagi, Ada Prioritas Penerima, Login eform.bri.co.id/bpum

Politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Menurutnya, hal ini merupakan upaya Anies Baswedan melepas tanggung jawab soal urusan penanganan Covid-19 yang tak kunjung usai.

Terlebih, saat ini Jakarta tengah dilanda krisis ketersediaan tempat tidur dan lahan pemakaman khusus Covid-19.

"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ke pusat," ucapnya, Jumat (22/1/2021).

Sikap Anies Baswedan menyerahkan koordinasi Pemberlakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) ke pemerintah pusat ini pun disebutnya kurang tepat.

Sebab, penanganan pandemi Covid-19 merupakan urusan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

"Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh, seperti bencana alam yang lalu diambil alih oleh pusat," ujarnya.

Terlebih, DKI Jakarta disebut Gilbert memiliki anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai triliunan rupiah.

"Dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawas," tuturnya.

Sebagai seorang pimpinan, anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai, Anies Baswedan seharusnya bisa langsung berkoordinasi dengan daerah lain yang beririsan dengan Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat.

Pasalnya, sebagian besar warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) bekerja di Jakarta.

Baca juga: Lengkap, Kunci Jawaban Tema 5 Kelas 3 SD Halaman 103-108, Pengaruh Cuaca Bagi Kehidupan Manusia

Sehingga jam kerja kantor hingga operasional transportasi bisa dikoordinasikan agar kebijakan yang diterapkan bisa serentak.

"Harusnya mereka duduk bersama, seperti saya anjurkan di awal PPKM untuk merumuskan langkah bersama yang seragam," tuturnya.

Penjelasan Ahmad Riza Patria

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan fasilitas kesehatan yang ada hampir tak memiliki cukup ruang untuk merawat pasien covid-19.

Jakarta sendiri, saat ini masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

Dengan diambil alih Pemerintah Pusat, Ahmad Riza Patria menuturkan penanganan kasus covid-19 lebih terpadu.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Kabar Gembira Buat Karyawan, Menaker Beri Bocoran BLT BPJS Termin III Berlanjut, Tapi Ada Syaratnya

Menurut Ahmad Riza Patria, permintaan Anies Baswedan itu terkait dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta.

Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat.

Tapi okupansinya turun," kata Ahmad Riza Patria.

Dia menjelaskan, semestinya koordinasi antar wilayah terkait penanganan covid-19 diambil pemerintah pusat tidak hanya dari sisi waktu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) secara bersamaan saja.

Menurut Ariza, pemerintah pusat harus hadir saat fasilitas kesehatan antar wilayah mulai terganggu karena wilayah lain tidak memiliki fasilitas kesehatan yang sama.

"Kami harap kebijakan ini terus ditingkatkan tak hanya substansi, materinya.

Tapi juga waktunya disamakan, tapi berbagai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan," ujar dia.

Dia memaparkan, tempat isolasi pasien covid-19 di DKI Jakarta per 17 Januari 2021 sudah terisi di 87 persen.

Dari jumlah itu, sebanyak 24 persen pasien merupakan warga dari luar Jakarta.

Tempat tidur isolasi dari 101 RS rujukan covid-19 sebanyak 7.827 tempat tidur.

Baca juga: Resmi, Menaker Ida Fauziyah Umumkan Nasib Pencairan BLT BPJS 2021 di Januari, Karyawan Gigit Jari

Dari jumlah itu, sebanyak 6.816 tempat tidur telah terisi.

Sementara tingkat keterpakaian tempat tidur ICU, dari 101 RS rujukan covid-19 sudah terpakai 82 persen.

Dari 1.063 tempat tidur ICU, sudah terisi sebanyak 871 tempat tidur.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul PDIP Kritik Gubernur DKI yang Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/01/22/pdip-kritik-gubernur-dki-yang-minta-pemerintah-pusat-ambil-alih-penanganan-covid-19-di-jabodetabek.

ngan judul "Anies Disebut Telah Meminta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/19/22013591/anies-disebut-telah-meminta-pusat-ambil-alih-koordinasi-penanganan-covid.