Awas Penipuan Soal BLT 2021 Disebut Diperpanjang dengan Klik Link Tertentu? Kabar Dipastikan Hoax

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi terbaru seputar Bantuan Langsung Tunai atau BLT BPJS Ketenagakerjaan subsidi upah/gaji 2021. 

Saat ini, pertanyaan seperti BLT tahap 3 kapan cair di tahun 2021 atau BLT 2021 kapan cair tanggal berapa cukup banyak ditanyakan. 

Belakangan ini, sebuah informasi yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memperpanjang BLT 2021 beredar di masyarakat.

Masih berdasarkan informasi tersebut, masyarakat diminta segera mendaftar BLT 2021 dengan klik link tertentu beredar di media sosial Facebook.

• Ada Aksi? Respons KSPI Soal BLT BPJS Setop, Prediksi PHK Besar-besaran, Termasuk di 2 Industri Besar

• Lihat Syaratnya! BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Rupanya Masih Berpeluang Dilanjutkan

Dari konfirmasi yang dilakukan Kompas.com, informasi tersebut adalah tidak benar, simak penjelasannya.

Narasi yang beredar Sebuah pesan yang mengatakan bahwa BLT 2021 diperpanjang oleh Menteri Keuangan beredar di media sosial Facebook.

Informasi tersebut juga meminta agar masyarakat segera mendaftarkan diri dengan mengklik link tertentu.

Salah satu postingan tersebut diunggah oleh akun Facebook Roman Saje.

Adapun narasi yang dituliskan:

“ijin tag kawan , ,Info dari mentri keuangan ,Bantuan tunaii langsung di perpanjang , dan sekarang sudah mulai segera di proses , buruan daftarkan nama anda sekarang untuk menerima BLT 2021. bagaimana cara daftar & syarat syarat cara mendapatkannya ?.yuk simak cara daftarnya disini https://tinyurl.com/y4sv4jth ... #syaratdan ketentuan berlaku , Di lansir dari site.goog.co”

Konfirmasi Kompas.com Berdasarkan konfirmasi Kompas.com, informasi yang mengatakan bahwa Menteri keuangan memberikan informasi perpanjangan BLT 2021 dan harus mendaftar melalui link tertentu adalah tidak benar.

• Kabar Gembira! BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Berpeluang Dilanjutkan, Ini Syaratnya

• Dulu Sekali Transfer Rp 1,2 juta, Begini Nasib BLT BPJS Subsidi Gaji atau BSU 2021, Ini Kata Menaker

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari mengatakan program BLT Subsidi Upah (BSU) sudah tidak ada.

“Di APBN 2021 tidak ada anggaran tersebut,” ujarnya kepada Kompas.com, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan berdasarkan data, kondisi ekonomi saat ini diklaimnya sudah menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi sudah lebih tinggi, inflasi naik, konsumsi naik dan harapannya dunia usaha juga survive.

“Pemerintah kan juga memberikan dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan lain-lain sehingga harapannya usaha mereka bisa berjalan lagi dan membaik, begitu juga karyawannya,” katanya lagi.

Adapun untuk pelindungan sosial untuk masyarakat bawah seperti BLT Kartu Sembako, BLT desa saat ini masih ada.

Dari penelusuran Kompas.com, informasi yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan memperpanjang BLT 2021 juga dibagikan sejumlah akun namun dengan link pendaftaran yang berbeda-beda.

• Bukan Jokowi, Rupanya 1 Sosok Inilah yang Jadi Penentu BSU/BLT BPJS Tahun 2021 Lanjut atau Tidak

• Bukan Uang? Kenali Pengganti BLT BPJS Termin 3 tahun 2021, Cek Penjelasan Resmi Menaker Ida Fauziyah

Di antaranya adalah akun Facebook Faisal Angga Penggek, Thee CandyStor Modus informasi bantuan menggunakan link palsu bukan kali ini saja terjadi.

Sebelumnya informasi mengenai bantuan Kartu Prakerja atau bantuan pulsa dengan cara klik link palsu juga banya menyebar.

Kesimpulan Dari konfirmasi yang dilakukan Kompas.com, informasi mengenai BLT 2021 dari Menteri Keuangan diperpanjang adalah hoaks.

Masyarakat sebaiknya berhati-hati dengan link palsu yang disebut sebagai tautan untuk pendaftaran bantuan.

Tanggapan KSPI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU).

Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada 2021 karena program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh.

Apalagi, diprediksi pemutusan hubungan kerja akan meningkat.

"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).

Selain itu, Said Iqbal juga berharap kepesertaan program subsidi gaji diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.

Bantuan subsidi upah dinilai akan menjadi penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Buruh Seluruh Indonesia, Timboel Siregar mengaku kecewa dengan tidak dialokasikannya BLT BPJS subisid gaji/upah di APBN.

Sebab menurutnya BSU masih dibutuhkan oleh para pekerja, terutama mereka yang dirumahkan akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Menurut saya saat ini BSU perlu diadakan lagi dan memang (bantuan) ini yang nanti mendongkrak perekonomian lagi. Karena BSU kan ditujukan menaikkan daya beli masyarakat, bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang tadinya negatif menjadi positif," ujar Timboel saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Selain itu, ia mengatakan bahwa menilik kondisi rumah sakit di Indonesia yang cenderung penuh, dan infeksi harian juga masih tinggi dan menyebabkan beberapa perusahaan alami kemacetan stok dan banyak pekerja yang dirumahkan. 

Perbaiki basis data penerima

Di sisi lain Timboel juga mengatakan, apabila BSU kembali diadakan, pihaknya berharap tidak lagi menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab menurutnya, pada program BSU tahun 2020, di mana syarat penerima adalah pekerja/buruh yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020, kurang tercapai.

Dari data BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya anggaran negara untuk BSU mampu ditujukan kepada sekitar 15 juta orang, namun hanya terealisasi kepada 12,7 juta orang.

Hal ini juga muncul kendala pada gangguan rekening pekerja, seperti adanya duplikasi data, nomor rekening tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, rekening tidak sesuai dengan NIK, atau rekening dibekukan.

"Jadi tidak lagi menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan, tapi bisa ditujukan kepada pekerja-pekerja yang alami pemotongan upah dan dirumahkan, belum di PHK," ujar Timboel. 

Dengan cara ini, menurut dia uang yang digelontorkan pemerintah betul-betul dikonsumsi oleh pekerja yang membutuhkan.

"Orang yang ada di data BPJS Ketenagakerjaan belum tentu gajinya Rp 5 juta ke bawah, karena banyak pengusaha yang mendaftar menyebut upahnya sesuai standar upah minimum," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "[HOAKS] Informasi Sebut BLT 2021 dari Menteri Keuangan Diperpanjang dengan Klik Link Tertentu"