TERBONGKAR Asal-usul UU ITE, Libatkan 3 Presiden! Dirancang Megawati, Disahkan SBY, Direvisi Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jadi isu yang santer diperbincangkan publik belakanghan ini.

Terlebih pemerintah Joko Widodo dan Maruf Amin berencana melakukan revisi terhadap UU ITE tersebut.

Pro dan kontra penerapan UU ITE di kehidupan masyarakat Indonesia terus tumbuh subur.

Ada pihak yang untung, lantaran ITE dapat memastikan keamanan dan kondusitas wilayah di tengah perkembangan zaman yang terus bergulir dengan cepat.

Tak sedikit pihak yang mengkritik UU ITE jadi algojo kebebasan berpikir dan berpendapat warga negara.

Sebab, ancaman dipolisikan saat menyampaikan kritik dan pendapat di muka umum jadi fakta penerapan yang nyata UU ITE saat ini.

Baca juga: Soal 9 Pasal Karet, Kapolri Listyo Sigit Nilai UU ITE Sudah tak Sehat, Minta Bareskrim Lakukan Ini

Sebagai pengetahuan, UU ITE bukan lahir di era pemerintahan Jokowi.

UU ITE disahkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, gagasan melahirkan UU ITE justru berangkat dari Era presiden Megawati.

Kini, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin berencana melakukan revisi UU ITE.

Baca juga: Liga Champions: Porto vs Juventus, Laga Panas Hancurkan Persahabatan, Pepe Janji Buat Ronaldo Memble

Baca juga: FRUSTASI! Pemain Barcelona Bertengkar Hebat, Messi Lakukan Hal Konyol, Bomber PSG Tampil Kesetanan

Sebenarnya bila menilik asal-usul UU ITE, undang-undang ini sudah dirancang sejak tahun 2003 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kal itu, namanya Rancangan Undang-undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat di situs Kominfo, waktu itu, RUU ini merupakan gabungan dua RUU.

Adalah RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia. 

Namun, resmi diajukan ke DPR pada 5 September 2005 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui surat presiden No.R/70/Pres/9/2005.