Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Minta Raperda Hari Jadi dan Lambang Kalimantan Utara Segera Dibahas

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Proses rancangan peraturan daerah, atau Raperda mengenai hari jadi dan lambang Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara, saat ini telah masuk di dewan.

Dalam sambutannya, saat sertijab di Gedung DPRD Kaltara, pada Jumat lalu, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang meminta agar dewan segera membahas dua Raperda tersebut.

Tentu, nantinya, hari jadi Kaltara diusulkan berubah menjadi di Bulan Oktober.

Begitu pula dengan lambang Provinsi Kaltara yang diusulkan berubah.

Baca Juga: Evaluasi PPKM Mikro di Balikpapan, Kelurahan Inventarisir Kebutuhan Posko Covid-19 Tingkat RT

Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Adat Dayak Kaltara mengaku, mendukung perubahan hari jadi dan lambang provinsi.

"Kalau lambang itu, kami ingin yang ada burung enggangnya, untuk hari jadi yang kami mau yang Oktober itu," ujar Ketua Lembaga Adat Dayak Kaltara, Henock Merang, Minggu (21/2/2021).

Menurutnya burung enggang memiliki makna lambang kebesaran bagi masyarakat Dayak.

Adapun hari jadi di bulan Oktober, sesuai dengan ditetapkannya Kaltara sebagai provinsi ke-34.

"Karena burung enggang itu maknanya, lambang kebesaran bagi Dayak, kalau bulan Oktober itukan sesuai saat ditetapkanya Provinsi Kaltara," ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, bila lambang dan hari jadi Kaltara yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltara, Irianto saat itu, tidak sesuai dengan keinginan pihaknya.

"Kalau lambang itu, karena dulu Pak Irianto tidak mau pakai, dia hanya pakai lambangnya yang ada saat ini," katanya.

Baca Juga: PPKM Mikro di Balikpapan, Walikota Rizal Effendi: Kelonggaran, Jangan Sampai Kerumunan Menjadi-jadi

"Begitu juga dengan hari jadi, hanya dia mau pakai tanggal pengangkatan dirinya jadi Penjabat Gubernur," terangnya.

"Jadi, hari jadi yang kita sukai, dan lambang yang kita sukai itu, tidak dipilih oleh Pak Irianto," ucapnya.

Dirinya mengaku, dahulu pernah diundang oleh pihak DPRD Kaltara, mengenai pembahasan hari jadi, dan lambang provinsi.

Namun, penetapan perubahan lambang dan hari jadi tidak berlanjut, lantaran tidak disahkannya menjadi Perda.

"Kami mendukung saja, kalau diundang sebenarnya sudah, hanya saja dulu kan tidak jadi disahkan," tuturnya.

Penulis Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo