Akhirnya Mahfud MD Sorot Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua, Temuan Baintelkam Polri Mengejutkan

TRIBUNKALTIM.CO - Papua kini sedang menjadi sorotan, bukan hanya soal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.

Terbaru, Baintelkam Polri mendapati temuan mengejutkan perihal penggunaan dana otsus Papua.

Diketahui, Papua mendapatkan status daerah otonomi khusus dari Pemerintah Pusat.

Status ini membuat Papua menjadi Provinsi yang mendapat dana berlimpah dari Pemerintah Pusat.

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bakal mengusut dugaan penyelewenangan dana otonomi khusus atau dana otsus Papua.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam audiensi bersama Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/02/2021).

Baca juga: Buat Akun Sekarang, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Dibuka, Login Link Resmi prakerja.go.id

Baca juga: Akhirnya Upaya Kudeta Partai Demokrat Terang-Terangan, Max Sopacua Angkat Bicara, Sindir Klan SBY?

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua.

Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta agar penegakan hukum benar-benar dilakukan terhadap dugaan penyalahgunaan dana otsus.

"Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana otsus," kata Albert.

Menurut Albert, otsus adalah berkah besar dari Pemerintah Pusat untuk orang asli Papua.

"Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," tambah Albert.

Diberitakan, Badan Intelijen Keamanan atau Baintelkam Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan dana otsus Papua.

Karo Analis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko menyebut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI.