Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Jelang Akhir Masa Jabatan, Walikota Rizal Effendi Lantik 3 Kepala OPD di Lingkup Pemkot Balikpapan

Jelang berakhirnya masa jabatannya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ia melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 o

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemkot Balikpapan. Sebanyak tiga kepala OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan dilantik oleh Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, Selasa (23/2/2021). TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Jelang berakhirnya masa jabatannya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyelesaikan pekerjaan rumahnya.

Ia melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Selasa (23/2/2021).

Tiga di antaranya merupakan pimpinan Tinggi Pratama atau tiga jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Sebut Kukar, Kutim dan Mahulu Berpotensi Karhutla, Ini Alasannya

Baca juga: Ingin Memancing, Seorang Pemuda di Samarinda Tiba-tiba Lompat ke Sungai Mahakam, Sempat Minta Tolong

Ketiganya adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), Haemusri Umar; Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (UMKMP) Adwar Skenda, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Ani Mufaidah.

Rizal Effendi mengatakan, proses mutasi sejatinya sudah disiapkan sejak Maret 2020, karena agenda Pilkada dan Covid-19, izin baru keluar untuk dilakukan pelantikan.

"Nah, kita sudah mendapatkan izin dari Mendagri sehingga pelantikan dilakukan hari ini, ” tuturnya.

Sementara itu, masih ada dua jabatan kepala dinas yang masih kosong, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang akan dilantik oleh walikota baru.

"Sesuai aturan untuk dua jabatan tersebut akan tetap dilakukan seleksi terbuka," kata Rizal Effendi.

Pelaksanaan mutasi maupun pelantikan, sudah melalui izin Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

Kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi enam bulan sebelum menetapkan calon terpilih sampai berakhirnya masa jabatan, kecuali mendapatkan izin tertulis.

Halaman
1234
Penulis: Miftah Aulia Anggraini
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved