Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Tiga Perusda Pengelola PI Blok Mahakam di Kaltim Dirundung Permasalahan Hukum

Selain kasus tipikor yang melanda salah satu perusda Kukar yakni PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM).

TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Kantor PT MGRM Kukar Terkini, Direkturnya Tersandung Kasus Korupsi 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Selain kasus tipikor yang melanda salah satu perusda Kukar yakni PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), salah satu perusahaan daerah di Kaltim yaitu PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) dan PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM) juga tengah menjadi sorotan.

Hal ini akibat adanya temuan BPK RI Kaltim terkait adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp 37 miliar terkait rangkap jabatan sehingga dianggap menjadi pemborosan anggaran yang sebenarnya dianggap bukan kewajiban pengelola PI 10 persen dan Pemprov Kalimantan Timur.

Hal menarik pun terkuak dari tiga perusda yang ada di Kaltim tersebut, ternyata PT MGRM, PT MMPKM dan PT MMPKT ternyata memiliki keterikatan dalam hal pengelolaan PI 10 persen Blok Mahakam.

Saat ditemui Tribun di Kantornya, Manager HRGA PT. MGRM, Wahyudi NA mengungkapkan, PI 10 persen yang diterima pemerintah berasal dari Blok Mahakam yang diberikan pemerintah kepada Pertamina untuk dikelola dan akhirnya dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Baca Juga: PPKM Mikro di Balikpapan, Walikota Rizal Effendi: Kelonggaran, Jangan Sampai Kerumunan Menjadi-jadi

Lanjut dia, Salah satu yang dikondisikan pemerintah dari pengelolaan Blok Mahakam tersebut adalah jatah daerah sebesar 10 persen dari PHM. Kemudian, hasil dari 10 persen tersebut dibagi ke masing-masing perusda, untuk jatah provinsi Kaltim dikirim melalui perusda PT MPPKM dan Kukar dikirim lewat PT MGRM, sehingga dari pembagian tersebut maka dibentuklah lagi satu badan usaha sendiri yaitu PT MMPKM yang merupakan badan usaha dibawah PT MMPKT dan PT MGRM.

“Dari PT MMPKM inilah nanti kita dapat PI 10 persen kemudian dibagi ke masing-masing perusahaannya yang untuk diteruskan ke PADnya,” paparnya. Selasa, (23/2/2021).

Diketahui, dari PI 10 persen yang diperoleh dari pengelolaan Blok Mahakam yang dikerjakan oleh PHM, dimana pemerintah Provinsi Kaltim mendapat 66,5 persen dan kabupaten Kukar mendapat jatah 33,5 persen.

Baca Juga: Evaluasi PPKM Mikro di Balikpapan, Kelurahan Inventarisir Kebutuhan Posko Covid-19 Tingkat RT

Ia juga menjelaskan alur pengiriman dana PI 10 persen tersebut melalui tigaa perusda tersebut. Dimana, PHM mengirimkan dan PI 10 persen itu ke PT MMPKM, kemudian PT MMPKM yang menyalurkan ke perusda tingkat satu dan perusda tingkat duanya, yakni utnik tingkat satu PT MMPKM mengirim ke PT MMPKT dan untuk tingkat dua PT MMPKM mengirim ke PT MGRM.

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved