Terkuak! Ternyata Ini Alasan JK Bantah Vaksinasi Mandiri Tidak Adil, Sebut Orang Berada Bukan Musuh

TRIBUNKALTIM.CO - Alasan Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membantah bahwa vaksinasi mandiri tidak adil terungkap. 

Jusuf Kalla mendukung rencana pemerintah untuk membuka program vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

JK membantah vaksinasi mandiri tidak memberi rasa keadilan.

Menurut Jusuf Kalla, pengendalian pandemi Covid-19 saat ini tergantung pada program vaksinasi.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 dan Sinergi Kebijakan Nasional Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Baca juga: Pendaftaran Vaksinasi Lanjut Usia di Samarinda Dibuka, Bagaimana Menarik Minat Lansia? Coba Tips Ini

Pasalnya, ia menilai upaya pengendalian lainnya sudah tidak dipatuhi masyarakat karena sudah jenuh.

"Kita sangat tergantung pada cepatnya vaksinasi. Karena upaya lain, rakyat itu sudah jenuh."

"Disuruh jaga jarak sudah sulit karena jenuh sudah. Itu tidak hanya di sini, di luar negeri juga sama," kata JK dalam sesi wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, dikutip dari akun YouTube Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Program vaksinasi, lanjut JK, saat ini berkejar-kejaran dengan tren peningkatan kasus Covid-19.

Karena itu diperlukan upaya keras mengejar target vaksinasi.

Menurut JK, pemerintah harus bekerja keras untuk bisa melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta vaksinasi per hari.

Apabila berhasil memenuhi target sejuta sehari, proses vaksinasi pun baru akan selesai dalam satu setengah tahun.

"Upaya vaksinasi harus dicapai sejuta per hari. Satu juta sehari itu pun satu setengah tahun akan selesai. Amerika sudah bisa sampai sejuta per hari. Kita baru 50 ribu per hari," beber mantan Ketua Umum Partai Golkar Ini.

Baca juga: NEWS VIDEO Vaksinasi untuk Lansia Dimulai, Dinkes Kaltara Sebut Masih Pelajari Petunjuk Teknis

Baca juga: Ojek Online Masuk Prioritas Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua di Kukar, Dinkes Lakukan Pendataan

Guna mempercepat proses vaksinasi itu, JK mendorong pemerintah membuka program vaksinasi mandiri.

Program vaksinasi mandiri itupun tetap gratis sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Jokowi minta semua gratis. Oke sama, semua gratis. Cuma kalau rakyat biasa, gratisnya dari pemerintah."

"Kalau karyawan gratisnya yang bayar pengusahanya. Mereka mau," ujar JK yang juga berlatar belakang pengusaha.

JK menerangkan, pengusaha tidak keberatan untuk membiaya vaksin mandiri bagi karyawannya daripada produktivitas perusahaan terganggu.

Selain itu, selama ini, pengusaha juga keluar biaya untuk tes Covid-19 bagi karyawan.

"Daripada tiap hari tidak masuk kantor, produksi tidak jalan atau setiap minggu PCR, antigen, lebih baik biayai vaksin," kata JK.

Soal ketersediaan vaksin untuk vaksinasi mandiri, JK mengatakan penyediaan vaksin tetap dilakukan oleh pemerintah.

Setelah vaksin datang, pengusaha baru membayar vaksin tersebut.

JK berharap vaksin mandiri sudah bisa dimulai pada Maret nanti.

Ditanya soal isu ketidakadilan dalam vaksin mandiri karena terkesan yang berduit mendapat lebih dulu vaksin, JK membantahnya.

Menurut JK, dengan vaksinasi mandiri, produktivitas bergerak dan ekonomi akan bergerak.

Vaksinasi mandiri juga mempercepat program vaksinasi pemerintah.

"Kalau direksi perusahaan cepat divaksin maka dia menggerakkan usahanya lebih cepat. Orang yang tidak mampu bisa bekerja. Kenapa ada orang tidak mampu? Karena ada pengangguran, ada PHK."

"Tapi kalau ini digerakkan, orang semua di perusahaan sehat kan bisa menggerakkan ekonomi ini dan mempercepat proses vaksinasi."

"Jadi, jangan menganggap orang yang berada itu musuh, dia yang menggerakkan ekonomi ini," jelas dia.

Berikut wawancara lengkap JK (simak di menit ke 27):

Erick Thohir Beri Jatah 3,5 Juta Dosis Vaksin untuk Swasta

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, akan memberikan 3,5 juta dosis vaksin kepada pihak swasta melalui program vaksin gotong royong atau vaksin mandiri.

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak swasta, yang ingin mengadakan program vaksinasi untuk para karyawannya.

Sebagai informasi, Pemerintah saat ini tengah menyiapkan dua program vaksin. Yaitu program vaksin gratis dan vaksin gotong royong.

Program vaksin gotong royong merupakan program vaksin Pemerintah yang diselenggarakan secara gotong royong melalui perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia.

"Vaksin gotong royong gratis juga, tapi kita kasih kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis para pekerja yang sudah loyal pada perusahaan tersebut," jelas Erick dalam paparannya seputar vaksin secara daring, Selasa (23/2/2021).

"Untuk vaksin gotong royong di Maret ini kita upayakan akan dapat 3,5 juta vaksin," lanjutnya.

Saat ini, Pemerintah tengah mengupayakan pengadaan vaksin gotong royong sebanyak 20 juta dosis di tahun 2021.

Sementara itu, untuk vaksin gratis program Pemerintah, Erick memastikan telah mengamankan sebanyak 344 juta dosis vaksin untuk tahun 2021.

Jumlah dosis vaksin tersebut setara untuk 170 juta orang.

"Untuk vaksinasi mandiri gratis kita sudah secure 344 juta, atau kalau untuk 2 suntikan untuk satu orang jadi untuk 170 juta," jelas Erick.

Jika dikombinasikan jumlah vaksin gratis dan vaksin gotong royong, maka totalnya sebanyak 360 juta vaksin. Sehingga dari jumlah vaksin tersebut, dapat menyuntik 70 persen penduduk Indonesia.

"Jadi kalau dikombinasikan kurang lebih angkanya 360 juta. Yaitu 70 persen penduduk Indonesia," ucap Erick.

Editor : Doan Pardede

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bantah Vaksinasi Mandiri Tidak Adil, Jusuf Kalla: Jangan Anggap Orang Berada Itu Musuh