Stok Pertalite Surplus, BBM Subsidi Sulit Diperoleh, Kabag Ekonomi Setkab Malinau Beber Penyebabnya

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Kabag Ekonomi Setda) Kabupaten Malinau, Erly Sumiati menjelaskan persoalan BBM bersubsidi di Kabupaten Malinau.

Dia menampik terkait dugaan minimnya konsumsi pertalite di Malinau sehingga membuat pelaku usaha atau penyalur BBM dirugikan.

Baca juga: Update Kondisi Rumah Anang Hermansyah, Ayah Aurel Kaget Dapat Kabar Ashanty Meninggal, Ini Faktany

Hal tersebut diungkapkan setelah mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPRD Malinau dan perwakilan APMS.

"Sebenarnya, bukan karena tidak laku. Tapi karena persediaan kita melimpah, walaupun masyarakat lebih tertarik menggunakan premium, bukan berarti pertalite nda laku," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Kamis (25/2/2021).

Data Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, kuota BBM premium tahun 2020 adalah 7.965 KL/tahun, dan total penyaluran premium sebesar 7.488 KL.

Baca juga: Buruan Login www.prakerja.go.id! Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Mau Ditutup, Ini Syaratnya

Rata-rata penyaluran tiap bulan adalah 624 KL. Sedangkan sisa kuota premium tahun 2020 di Kabupaten Malinau sebanyak 477 KL.

Menurutnya, BBM yang didistribusikan di tingkat pengecer tidak sepenuhnya diperoleh dari kuota penyaluran BBM di Kabupaten Malinau.

Persediaan BBM juga diperoleh dari kabupaten tetangga, Kabupaten Tana Tidung dan dipasarkan di Kabupaten Malinau.

Hal tersebut dinilai menjadi satu faktor penyebab melimpahnya BBM pertalite, khususnya di Kecamatan Malinau Kota.

"Bisa dibilang stoknya melimpah, karena selain pertalite disalurkan tiap minggu, juga karena ada yang diperoleh dari kota tetangga," ungkapnya.

Baca juga: Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini, AC Milan vs Red Star Belgrade, Link Live Streaming Vidio.com

Terkait ketersediaan premium di wilayah Malinau Kota, Erly Sumiati mengakui jumlah yang disalurkan memang jumlahnya sangat terbatas.

Dia menerangkan, pihaknya telah berdiskusi dengan otoritas Pertamina Kota Tarakan terkait masalah tersebut.