Breaking News:

CPNS 2021

DPRD Minta Rekrutmen Calon ASN 2021 Prioritaskan Warga Bontang, Begini Cara BPKSDM Menyiasatinya

Komisi I DPRD mengusulkan agar rekrutmen Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) 2021 memprioritaskan putra putri Kota Bontang. Hal itu dikemukakan Maming

TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BPKSDM) membahas persiapan rekrutmen CASN formasi 2021. TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Komisi I DPRD Bontang mengusulkan agar rekrutmen Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) 2021 memprioritaskan putra putri Kota Bontang.

Hal itu dikemukakan Maming saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BPKSDM), Senin (1/3/2021).

"Penerimaan kali ini harus didahulukan orang Bontang. Mau itu CPNS atau PPPK. Gimanalah caranya yang jelas harus utamain warga Bontang," kata Maming di sela-sela rapat.

Baca juga: Walikota Bontang Tolak Teken Pengajuan Bongkar Muat 100 Ribu Ton Batubara di Pelabuhan Loktuan

Baca juga: Kecelakaan Maut di Karang Rejo Balikpapan, Satu Orang Meninggal, Diduga karena Minimnya Penerangan

Baca juga: Nikmati Seporsi Mi Demek, Menu Baru dari Nam Min Kebun Sayur Balikpapan nan Menggugah Selera

Menyikapi hal itu, Kepala BPKSDM, Sudi Priyanto menuturkan jika teknis rekrutmen CASN telah menjadi otoritas pusat.

Namun, ia komitmen akan mengupayakan usulan tersebut selama tidak ada aturan rekrutmen dari pemerintah pusat yang dilanggar.

Biasanya ada dua tahapan seleksi CASN, yakni seleksi administrasi alias pemberkasan, dan ujian kompetensi.

Untuk menyiasati proses seleksi agar tetap memperioritaskan warga lokal kemungkin bisa dilakukan di tahap seleksi administrasi atau pemberkasan.

Di tahap pertama bisa ada tambahan syarat administrasi, misalnya untuk formasi tenaga pengajar wajib melampirkan bukti sertifikasi dari Disdikbud dan Kemendikbud RI.

Bisa juga untuk formasi lainya, peserta diwajibkan teken pakta integritas sebagai legalitas akan mengabdi untuk Kota Bontang puluhan tahun.

"Mungkin bisa kalau seleksi pemberkasan kita titipkan untuk kepentingan tenaga lokal. Tapi kalau untuk uji kompetensi itu menjadi wewenang pemerintah pusat," tuturnya.

Halaman
123
Penulis: Ismail Usman
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved