Tepis Tudingan Pemilihan Ketua Kadin Balikpapan Hanya Settingan, Panitia Muskota XI Buka Suara

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Balikpapan menggelar Musyawarah Kota (Muskota) XI pada Sabtu (27/2/2021) lalu, yang mana menetapkan Yaser Arafat sebagai Ketua Kadin Balikpapan Periode 2021-2026 secara aklamasi.

Kendati demikian, penetapan tersebut rupanya menuai kritik dari salah satu kandidat ketua, Ernawaty Gaffar yang mengaku menemukan kejanggalan dari forum musyawarah tersebut.

Di mana menurutnya, dalam forum pemilihan itu dinilai telah direkayasa (settingan) oleh oknum tertentu.

Baca juga: Walikota Bontang Tolak Teken Pengajuan Bongkar Muat 100 Ribu Ton Batubara di Pelabuhan Loktuan

Baca juga: Kecelakaan Maut di Karang Rejo Balikpapan, Satu Orang Meninggal, Diduga karena Minimnya Penerangan

Settingan yang ia maksud tak lain karena adanya suara-suara yang tak bisa diakomodir akibat mekanisme mandat yang menurutnya menciderai AD/ART Kadin.

Ernawaty Gaffar mengaku telah mengikuti keseluruhan mekanisme yang ditetapkan di dalam AD/ART.

Terutama kehadiran direktur perusahaan yang berperan sebagai pemilih.

"Anggota sejumlah hampir 600-700 orang itu diblokir sama mereka pada 30 Desember 2020. Anggota kita sudah tidak bisa mendaftar. Kita kondisikan keadaan Ini. Tapi juga dipersulit dengan adanya mandat dan lain lain," jelas Erna pada TribunKaltim.co beberapa hari lalu.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Keorganisasian (OKK) Kadin Kota Balikpapan sekaligus panitia Muskota XI Kadin Kota Balikpapan, Hasyim Malewa membantah forum pemilihan Kadin merupakan sebuah settingan.

"Yang ada adalah bagaimana upaya melakukan mekanisme administrasi dan tertata rapi. Dan itu sudah mendapat penilaian dari Ketua Kadin Kaltim," ucap Hasyim, Minggu (28/2/2021).

Dan sistem mandat, lanjut Hasyim, yang dikira melanggar AD/ART oleh Ernawaty Gaffar tidaklah benar.

Sebab dalam penetapan peserta telah ditentukan dalam rapat pleno yang diikuti seluruh anggota Kadin Kota Balikpapan.

Baca juga: Nikmati Seporsi Mi Demek, Menu Baru dari Nam Min Kebun Sayur Balikpapan nan Menggugah Selera

Baca juga: Besok, Senin 1 Maret 2021 RSI Samarinda akan Beroperasi Kembali, Hanya Ruang IGD Dulu

"Itu sudah diatur dalam pasal 24 AD/ART tentang peserta Muskota yang diatur mulai dari poin 4, kemudian A1, A2, khususnya di A2. Itu diatur dengan terinci bahwa sistem perwakilan diatur dalam AD/ART," paparnya.

Dia pun menjamin, pelaksanaan Muskota XI Kadin Kota Balikpapan sudah berjalan sesuai mekanisme karena sebelumnya telah berkonsultasi langsung dengan Ketua Kadin Provinsi Kaltim, Dayang Donna Faroek.

Di mana Dayang Donna Faroek, lanjut Hasyim, telah memberi penilaian bahwa Muskota XI sendiri telah tertata rapi dan terencana di setiap proses.

Menanggapi soal gugatan, alih-alih menutup diri, Hasyim justru mempersilakan.

Karena ia menilai hal tersebut merupakan hak prerogatif bagi kandidat dan lumrah dalam ruang demokrasi.

"Jadi kami sama sekali dalam melakukan prosesi Muskota bersama dengan panitia, baik SC maupun OC, bekerja sama dengan semaksimal mungkin menginstruksikan Muskota itu pijakannya AD/ART," ucapnya.

Proses Pemilihan Ketua Kadin Balikpapan Dianggap Settingan, Ernawaty Gaffar Ajukan Gugatan Hukum

Diberitakan sebelumnya, Bakal Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kota Balikpapan Ernawaty Gaffar menyebut proses pemilihan Ketua Kadin Balikpapan dalam Mukota ke-XI diduga settingan

Di mana ia mengaku pihaknya sebagai pemilik suara tidak diadopsi.

"Anggota sejumlah hampir 600-700 orang itu diblokir sama mereka pada 30 Desember 2020. Anggota kita sudah tidak bisa mendaftar. Kita kondisikan keadaan ini. Tapi juga dipersulit dengan adanya mandat dan lain-lain," jelas Ernawaty Gaffar, Sabtu (27/2/2021).

Baca juga: Istri Gubernur Kaltim Isran Noor Sempat Menangis Saat Pelantikan Pengurus PKK, Ini Alasannya

Baca juga: Puluhan Mahasiswa Unmul Demo, Minta Kepala Daerah yang Dilantik untuk Penuhi Janjinya

Padahal, menurut Ernawaty Gaffar, aturan mandat itu tidak ada dalam AD/ART Kadin.

Sesuai dengan pengalamannya sebagai pengurus Kadin sepanjang 10 tahun belakangan.

Erna menilai, aturan mandat itu benar-benar melanggar AD/ART.

Yang mana semakin mempersulit anggotanya untuk bisa menjadi pemilik suara penuh.

"Kalau dalam AD/ART, semua perusahaan yang hadir itu adalah direktur atau yang dikuasakan. Kami sudah memenuhi persyaratan itu. Tapi mereka tidak, mereka memberikan mandat dengan satu per sepuluh. Satu orang mewakili 10 suara. Jadi satu orang dikasih mandat yang setahu kita mereka bukan direktur," ungkap Erna.

Pemilihan ini, bagi perempuan berhijab itu rancu dan tidak bisa dianggap memenuhi syarat.

"Kami nanti akan mengajukan gugatan secara hukum, karena banyak aturan-aturan dari AD/ART yang dilanggar," ucap perempuan yang juga Ketua Ikatan Wanita Pengusaha (Iwapi) Balikpapan.

Pihaknya menyesalkan penyelenggaraan Mukota yang tidak mengakomodir suara mereka.

Baca juga: Aset PT Hotel Bahtera Jaya Abadi Dilelang Bankaltimtara, Pengacara Owner Minta Masyarakat tak Ikut

Baca juga: BREAKING NEWS Kawasan Padat Tepi Sungai Mahakam Samarinda Terbakar

Bahkan Erna mengaku pihaknya akan keluar dari Kadin Balikpapan.

"Kita tidak perlu adanya induk organisasi kalau seperti ini Kadin-nya. Buat apa jadi anggota Kadin, maaf saja, kalau hak kita sebagai pengusaha untuk bisa memilih calon ketua yang terbaik tidak ada.

Karena kita sudah melihat dari program-program Kadin tidak jalan, kita mencoba ada calon-calon, salah satunya saya mau memperbaiki keadaan," ucapnya.

Keluar dari Kadin dan Ajukan Gugatan Hukum 

Diberitakan sebelumnya, bakal calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Balikpapan Ernawaty Gaffar menyebut proses pemilihan Ketua Kadin dalam Mukota ke-XI di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur diduga hanya akal-akalan. 

Dia mengaku pihaknya sebagai pemilik suara tidak diadopsi.

Anggota sejumlah hampir 600-700 orang itu diblokir sama mereka pada 30 Desember 2020.

"Anggota kita sudah tidak bisa mendaftar. Kita kondisikan keadaan ini. Tapi juga dipersulit dengan adanya mandat dan lain-lain," jelas Ernawaty Gaffar, Sabtu (27/2/2021).

Padahal, menurut Erna, aturan mandat itu tidak ada dalam AD/ART Kadin.

Sesuai dengan pengalamannya sebagai pengurus Kadin sepanjang 10 tahun belakangan.

Baca juga: Pendaftaran Pemilihan Ketua KADIN Balikpapan Ditutup, Pengusaha Migas dan Kapal Tanker Meramaikan

Ernawaty Gaffar menilai, aturan mandat itu benar-benar melanggar AD/ART.

Yang mana semakin mempersulit anggotanya untuk bisa menjadi pemilik suara penuh.

Kalau dalam AD/ART, semua perusahaan yang hadir itu adalah direktur atau yang dikuasakan.

Pihaknya sudah memenuhi persyaratan itu.

"Tapi mereka tidak, mereka memberikan mandat dengan satu per sepuluh. Satu orang mewakili 10 suara. Jadi satu orang dikasih mandat yang setahu kita mereka bukan direktur," ungkap Erna.

Pemilihan ini, bagi perempuan berhijab itu rancu dan tidak bisa dianggap memenuhi syarat.

"Kami nanti akan mengajukan gugatan secara hukum, karena banyak aturan-aturan dari AD/ART yang dilanggar," ucap perempuan yang juga Ketua Ikatan Pengusaha Wanita (Iwapi) Balikpapan.

Baca juga: Ketua IWAPI Balikpapan Sebut BLT buat Pelaku UMKM Sangat Membantu, Perusahaan Juga Bisa Lewat CSR

Pihaknya menyesalkan penyelenggaraan Mukota yang tidak mengakomodir suara mereka.

Bahkan Erna mengaku pihaknya akan keluar dari Kadin Balikpapan.

"Kita tidak perlu adanya induk organisasi kalau seperti ini Kadin-nya. Buat apa jadi anggota Kadin, maaf saja, kalau hak kita sebagai pengusaha untuk bisa memilih calon ketua yang terbaik tidak ada," ujarnya. 

"Karena kita sudah melihat dari program-program Kadin tidak jalan, kita mencoba ada calon-calon, salah satunya saya mau memperbaiki keadaan," ucapnya.

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Rahmad Taufiq