Bakar Ban, Demo Mahasiswa di Depan Kantor Bupati Kukar Ricuh, Massa dan Petugas Terlibat Cekcok

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Keroan Mahasiswa Peduli Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Kukar pada Selasa (2/3/2021) siang.

Dalam aksinya, mahasiswa tersebut juga membakar ban di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaannya kepada pemerintah.

Bahkan, aksi sempat ricuh karena pihak aparat pengamanan hendak mematikan nyala api pada ban yang dianggap mengganggu, namun dihadang pengunjuk rasa dan membuat beberapa petugas tersulut emosi hingga terjadi gesekan dalam demo itu.

Baca juga: Jago Merah Lalap Rumah Kosong di Balikpapan Baru, Pemadaman Dilakukan dengan Membongkar Atap

Baca juga: 9 Pejabat Korps Adhyaksa Kaltim Dirotasi, Lima Orang Jabat sebagai Kajari

Petugas pengamanan akhirnya memadamkan nyala api pada ban tersebut dengan menggunakan APAR dan terjadi perdebatan mulut antara aparat dan mahasiswa.

Setelah melalui diskusi yang cukup alot, kondisi kembali kondusif dan orasi dilanjutkan kembali.

Koordinator Aksi, Ahmadi Rifai Arifin Putra mengatakan, aksi tersebut merupakan rangkaian yang dilakukannya pas bertepatan pelantikan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa sektor yang menjadi perhatiannya, di antaranya masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Dia meminta sektor tersebut menjadi prioritas pembangunan pada kepemimpinan Edi-Rendi saat ini.

Dia menegaskan, terdapat sebanyak 14 poin aspirasi yang mereka suarakan, di antaranya mendesak pemerintah daerah agar perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Sebulu-Muara Kaman, Kenohan, Kota
Bangun, Tenggarong, khususnya Desa Rapak Lambur, Muara Wis, khususnya Desa Enggelam, Desa Muara Enggelam dan Muara Muntai agar menjadi agenda prioritas untuk segera dikerjakan.

Kedua, ucap dia, mendesak pemerintah menghibahkan lahan ke yayasan Kutai Kartanegara.

Jika dari pihak pemerintah daerah tidak mau menghibahkannya, maka segera ambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memajukan perguruan tinggi tersebut.

“Yang ketiga, meminta kepada pemerintah daerah agar mengaktifkan kembali program beasiswa Gerbang Raja, khusus calon-calon mahasiswa baru. Dan memohon agar informasi perihal program beasiswa disosialisasikan dengan massif serta dalam proses seleksi bagi calon penerima beasiswa dilakukan secara profesional tanpa Kolusi
Korupsi dan Nepotisme (KKN),” ujarnya.

Selanjutnya, pada poin keempat mendorong pemerintah desa melalui Bupati Kutai Kartanegara agar membangun rumah belajar di setiap desa dan kelurahan sebagai bentuk komitmen pemerintah daearah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sementara poin kelima, meminta kepada pemerintah daerah agar melengkapi fasilitas rawat inap di masing-masing desa dan kelurahan secara merata.

Dan poin keenam meminta kepada Bupati Kutai Kartanegara agar segera mengevaluasi program raga pantas (stunting).

“Ketujuh kami meminta kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menindak tegas penambang ilegal,” ungkapnya.

Pada poin kedelapan, menindak tegas setiap pelaku kejahatan lingkungan, entah itu dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat itu sendiri.

Serta meminta kepada pemerintah daerah agar membentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk poin kesembilan.

Pada poin kesepuluh, ia mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan pendapatan daerah lewat perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memaksimalkan potensi parawisata yang ada di daerah Kutai.

Lalu, meminta mengevaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi pelaksanaan setiap program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Bupati Kutai Kartanegara.

Sementara, poin selanjutnya, massa mendesak pemerintah daerah agar memberikan layanan listrik dan air bersih secara merata dan meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan insentif air dan listrik di tengah terbatasnya aktivitas masyarakat karena Covid-19.

“Terakhir, kami Meminta pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aset-aset daerah, khususnya asrama putra dan putri yang ada di daerah maupun luar Kukar,” ujar Rifai.

Sementara itu, Kasubbag Babin Ops Polres Kukar, AKP Panca Gunadi menerangkan, pihaknya mengamankan kegiatan demo sekaligus memonitor apakah massa aksi menerapkan protokol kesehatan atau tidak.

“Kalau mereka melanggar protokol kesehatan maka akan dibubarkan,” ucapnya.

Ia menegaskan, sebenarnya berdasarkan perintah dari pimpinan, di masa pandemi Covid-19 ini tidak diperbolehkan adanya unjuk rasa atau kegiatan yang sifatnya kerumunan untuk menghindari munculnya klaster baru.

“Dari kami tidak ada izin untuk demo ini, dari Satgas juga mungkin tidak ada rekomendasi untuk kegiatan ini,” tuturnya.

Terpisah, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar, Rasidi menjelaskan, sebenarnya surat aksi para pendemo tersebut sudah diterimanya semalam dan pihaknya juga telah mengundang untuk melakukan pertemuan pada malam hari sebelum aksi hari ini, guna berdiskusi terkait masalah yang akan dituntut oleh massa tersebut.

“Tadi malam sudah saya undang juga korlapnya untuk berdiskusi,” ucapnya.

Dia juga mengklarifikasi terkait adanya gesekan di lapangan antara massa unjuk rasa dengan petugas keamanan, khususnya Satpol PP.

Rasidi menegaskan, gesekan tersebut terjadi karena massa tidak terima ban yang mereka bakar dipadamkan oleh petugas.

“Itu mengganggu juga untuk udara, tapi sudah clear,” katanya.

Di akhir unjuk rasa, Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Kukar menemui para massa aksi di depan kantor Bupati Kukar dan selanjutnya massa membubarkan diri.

Penulis: Aris Joni | Editor: Rahmad Taufiq