Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Nikita Mirzani, Dhani & Bintang Emon, Dipantau Mahfud MD & Kapolri

Tim kedua ini, kata Mahfud, akan mendengar pakar, PWI, LSM, gerakan pro demokrasi, dan ahli.

"Benar enggak bahwa ini perlu revisi. Kalau memang perlu revisi, mari kita revisi," kata Mahfud.

Baca juga: Lihat Aksi Miliarder Tuban Beli Ratusan Mobil, Pertamina Akui Kesalahan, Warga Terancam Miskin Lagi?

Selain itu, pemerintah juga akan berbicara dengan DPR mengenai kemungkinan melakukan revisi. Karena banyak juga anggota DPR yang tidak setuju revisi Undang-Undang ITE.

Alasannya, jika menghapus beberapa ketentuan yang dianggap pasal karet itu akan membayakan negara.

"Bagaimana kalau orang mencaci maki lewat medsos, bagaimana kalau memfitnah dan membuat berita bohong yang membahayakan atau membuat konten-konten pornografi," sebut Mahfud.

Untuk semua hal itu, Mahfud mengatakan, akan didiskusikan dengan kedua tim yang dibentuk Kemenko Polhukam.

Kedua tim mulai bekerja pada hari Senin 22 Februari ini. "Mereka akan dipanggil untuk segera bekerja."

Baca juga: Di Balik Layar Mata Najwa, Politisi PDIP Kesal Dipancing, Najwa Shihab: Aku Gak Mancing, Ini Beneran

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jadi bahan perbincangan publik belakangan ini.

Pro dan kontra timbul merespon baik dan buruknya penerapan UU ITE.

Usai presiden Joko Widodo alias Jokowi berencana merevisi UU yang disahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Rencana revisi UU ITE oleh presiden Jokowi lantas jadi polemik, kondisi itu tak lepas dari sorotan berbagai kalangan.

Tak terkecuali, pengamat Politik Rocky Gerung  yang memang dikenal sebagai sosok pengkritik pemerintah era presiden Joko Widodo.

Rocky mengungkapkan pandangannya terkait keberadaan UU ITE menyusul adanya wacana revisi presiden Joko Widodo.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan bahwa faktor yang membuat masyarakat takut mengkritik bukan karena UU ITE.

Melainkan, menurutnya adalah tergantung dari sikap pemerintahannya itu sendir