Langkah Pertama Moeldoko Usai Ditetapkan jadi Ketum Partai Demokrat, Singgung AD/ART, Reaksi AHY?

“Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untul tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” harap AHY.

“Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah, melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB illegal kepada jajaran penegakan hukum,” tegas AHY.

Baca juga: DPD Demokrat Kaltim Ingatkan Seluruh Kader Tingkat DPC untuk Tetap Solid ke Ketum AHY

Pertarungan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) vs Moeldoko semakin memanas.

Usai Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum di Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).

Tak menunggu waktu lama, di hari yang sama, putra sulung presiden Susilo Bambang Yudhoyono, AHY langsung angkat bicara di publik.

Dalam konferensi pers, AHY menegaskan tak terima atas penyelenggaraan KLB Partai Demokrat.

AHY menyebut KLB yang digelar di Sumater Utara itu ilegal.

Keputusan KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dianggap abal-abal alias bodong.

AHY tampak serius menanggapi hasil keputusan tersebut, ia tak terima dengan penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum dalam KLB tersebut.

"Ada yang mengatakan bodong atau abal-abal, yang jelas terminologi ilegal dan inkonstitusional. Karena tak sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang disahkan pemerintah. KLB tak punya dasar hukum yang sah," kata AHY.

Baca juga: Sah Moeldoko Ketum Partai Demokrat, KLB Singkat, KSP Jokowi Justru Salat Jumat di Eks Ruang Soeharto

AHY juga mengatakan terselenggaranya KLB di Sumatera Utara dihadiri kader yang telah dipecat Partai Demokrat.

Para kader Partai Demokrat tersebut diketahui berkomplot dan bersekongkol dalam upaya kudeta kepemimpinan partai berlambang Mercy.

AHY juga mengatakan bahwa dirinya yang saat ini memberikan keterangan pers mewakili jutaan kader dan simpatisan di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan kepengurusan partai yang sah adalah yang dipimpin dirinya yang terpilih pada Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020 silam.

Hasil Kongres V Partai Demokrat juga telah disahkan oleh negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat Usai Kalahkan Marzuki Alie,Bagaimana Nasib Kepengurusan AHY