Pasar Digital Makin Masif, KPPU Nilai Indonesia Butuh Undang-Undang Khusus

"Sebagai contoh, dalam satu platform marketplace terdiri dari banyak penjual. Akan terjadi persaingan usaha antara marketplace sendiri atau antara penjual di dalam marketplace tersebut," tuturnya.

Ia menilai dalam sebuah platform, banyak penyedia jasa yang bersaing dan ada platform lainnya.

Jadi ada juga persaingan antara platform dan persaingan antara penyedia jasa dalam hal ini penjual.

Sehingga pasarnya tidak bisa lagi digambarkan secara konvensional.

"Perbedaan paling kentara adalah pasar digital ini melibatkan pihak ketiga dalam transaksi yakni teknologi. Dengan seluruh perbedaan tersebut, maka KPPU menilai Indonesia membutuhkan payung hukum mengenai pasar digital," ucapnya.

Penulis: Heriani | Editor: Rahmad Taufiq