Jokowi Dianggap Dalam Bahaya Usai KLB Partai Demokrat Sahkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum

TRIBUNKALTIM.CO - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah berlangsung di Suamtera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam KLB tersebut Moeldoko disahkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru periode 2021-2026.

KLB tersebut juga melengserkan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum sebelumnya.

Namun dibalik kondisi itu hasil KLB Partai Demokrat justru dianggap membahayakan bagi Presiden Jokowi.    

Relawan Jokowi menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) merupakan kemunduran demokrasi.

KLB Partai Demokrat yang mendapuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum tersebut justru membahayakan Presiden Jokowi.

Baca juga: Buruan Gabung, Prakerja Gelombang 13 Ditutup 7 Maret 2021 Jam 12.00 WIB, Simak Sistem Seleksinya

Baca juga: Kabar Buruk Bagi KSAD Jenderal Andika Perkasa, Anggota TNI Dikeroyok Sekelompok Pria Bertopeng

Mereka menilai pengambilalihan Partai Demokrat tidak beretika politik dan berbahaya buat Presiden Jokowi dan demokrasi.

"Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi," kata Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).

Noel mengatakan pengambilalihan Partai Demokrat tersebut telah jelas menyeret pejabat istana.

Sehingga muncul narasi bahwa untuk pertama kalinya di era reformasi, pejabat Istana terlibat langsung merebut partai politik.

Padahal kata dia, Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam KLB tersebut.

"Salah kalau disebut Pak Jokowi disebut intervensi Partai Demokrat, karena Pak Jokowi tidak tahu sama sekali," katanya.

Noel meyakini perebutan Partai Demokrat merupakan konflik internal lama. Konflik tersebut dipadu dengan adanya syahwat keinginan menuju pasar bebas Pilpres 2024.

"Saat ini, banyak tokoh yang bersiap diri menuju 2024. Salah satunya, mungkin Moeldoko," jelas Noel.

Baca juga: AHY Dikudeta dari Partai Demokrat, Annisa Pohan Justru Sebut Ada Pembiaran dari yang Punya Kuasa

Baca juga: Pernyataan Mengejutkan Gatot Nurmantyo Dibalik Kisruh Partai Demokrat, Ingat Balas Jasa SBY

Selain itu menurut Noel, konflik Partai Demokrat ini akan memunculkan persepsi publik bahwa SBY teraniaya oleh elit politik yang berkuasa.

Persepsi tersebut akan menguntungkan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024, apabila dimainkan secara piawai.

"Kita lihat saja siapa yang menang dalam pertarungan opini ini. Pastinya ini bakal panjang, menguras energi Moeldoko sendiri," ujarnya.

Manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat Disebut Bukan Sikap Negarawan

Manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat disebut bukan sikap Negarawan, pengamat: Jokowi tidak bisa mendiamkan, harus merespon. 

Manuver Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP ) Moeldoko di Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat masih terus jadi sorotan.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor menganggap manuver Moeldoko, kurang cantik.

Melansir dari TribunWow.com, Firman menyebut Moeldoko sangat terlihat ingin merebut kepemimpinan Demokrat.

Demikian disampaikan Firman seiring dengan penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021).

Dikutip dari kompas.com, Jumat (5/3/2021), "Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman.

Menurut Firman, kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko.

Sejumlah pihak yang membantu Moeldoko menduduki kursi ketua umum versi KLB juga disebutnya bersalah.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," jelas Firman.

Baca juga: Curhat Ibunda Felicia, Ungkit Janji Kaesang Nikahi Anaknya, Jokowi Ikut Disebut, Siapa Nadya Arifta?

Baca juga: Soal KLB Partai Demokrat, Mahfud MD: Pemerintah tak Berwenang Intervensi, Singgung Era SBY & Mega

Tak hanya itu, dalam hal ini, Firman menganggap Moeldoko tak menunjukkan sikap seorang negarawan.

Pasalnya, Moeldoko memilih menjadi ketua umum saat Demokrat tengah bermasalah.

Firman melanjutkan, seharusnya Moeldoko mendirikan partai baru untuk mencapai visi misinya sendiri.

"Dia ( Moeldoko ) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Firman menganggap janggal para peserta memilih Moeldoko yang bukan berasal dari Demokrat untuk memimpin partai.

"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai," kata Firman.

"Tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif."

Karena itu, Firman menyebut istana harusnya menegur Moeldoko atas kejadian itu.

Penetapan Moeldoko secara aklamasi di KLB Demokrat justru menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," tukasnya.

Terkait dengan manuver Moeldoko, Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) Siti Zuhro menambahkan, Presiden Joko Widodo harus bicara soal kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama.

Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

Siti Zuhro menuturkan, keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari profil sebagai salah satu orang di lingkaran terdekat Jokowi.

Baca juga: TERKUAK Penyakit yang Diderita Nathalie Holscher, Sule Diminta Jauhi Sang Istri: Enggak Ketemu Dulu

Baca juga: Wijin dan Video Syur dengan Nobu Bukan Penghalang, Gading Akui Masih Sayang Gisel, Ini Alasannya

Menurut Siti Zuhro, manuver Moeldoko itu itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, maupun Jokowi sendiri.

Ia menegaskan, keterlibatan pejabat aktif pemerintahan dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai merupakan tindakan yang tidak etis.

Oleh sebab itu, Siti Zuhro menilai, dalam isu ini, Jokowi harus angkat bicara dan tidak bisa diam begitu saja.

"Ini yang harus diambil langkah hati-hati dan tangkas oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan, tidak perlu merespon dan sebagainya, tidak, kali ini Pak Jokowi harus merespons, itu menurut saya," ujar Siti Zuhro.

(*)

Editor : Januar Alamijaya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KLB Partai Demokrat yang Mendapuk Moeldoko Sebagai Ketua Umum Dinilai Membahayakan Presiden Jokowi, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/07/klb-partai-demokrat-yang-mendapuk-moeldoko-sebagai-ketua-umum-dinilai-membahayakan-presiden-jokowi.