Soal KLB Partai Demokrat, Mahfud MD: Pemerintah tak Berwenang Intervensi, Singgung Era SBY & Mega

TRIBUNKALTIM.CO - Soal KLB Partai Demokrat, Mahfud MD sebut Pemerintah tidak berwenang intervensi, singgung era SBY ( Susilo Bambang Yudhoyono ) dan Megawati.

Terkait dengan polemik Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan pernyataannya.

Menurut Mahfud MD, Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi dalam acara yang merupakan konflik internal Partai Demokrat. 

Mahfud MD juga menambahkan hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadapi kisruh internal yang terjadi pada PKB.

“Pada zaman Pak SBY juga sama. Pak SBY juga tidak melarang ketika misalnya ada dualisme PKB yang muncul di Parung dan di Ancol.

Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan diserahkan pengadilan.

Akhirnya pengadilan yang memutus”, ungkap Mahfud dalam sebuah video yang dirilis akun Youtube Menko Polhukam (6/3).

Ia menambahkan, kejadian serupa juga sempat dialami oleh Mantan Presiden Megawati ketika menghadapi kisruh PKB.

Saat itu, Megawati juga memilih untuk mengambil sikap yang sama.

“Ini juga terjadi dulu pada tahun 2002, Pak Matori Abdul Djalil misalnya mengambil alih PKB dari kelompoknya Gusdur,

Presiden Megawati tidak bisa berbuat apa-apa, bukan tidak mau.

Tidak bisa melarang karena ada undang-undang yang tidak boleh melarang orang berkumpul”, katanya.

Baca juga: Max Sopacua Tawarkan Posisi Penting ke Andi Mallarangeng di Demokrat Moeldoko, Sekretaris SBY Galau?

Baca juga: Parpol Besar Indonesia yang Pernah Rontok - Kisruh Partai Demokrat Nyusul PDIP, PKB, Golkar dan PPP

Sebelumnya, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang telah menuai perpecahan kubu di dalam internal Partai Demokrat.

KLB tersebut telah menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Lihat videonya: