Parpol Besar Indonesia yang Pernah Rontok - Kisruh Partai Demokrat Nyusul PDIP, PKB, Golkar dan PPP

TRIBUNKALTIM.CO - Hampir semua partai politik ( Parpol) besar di Indonesia pernah mengalami masa sulit.

Kekisruhan politik jadi persoalan yang kerap mendera tempat para politikus bekerja.

Perpecahan internal yang berujung pada dualisme kepemimpinan tampak wajar dialami.

Tahun 2021, Partai Demokrat merasakan kekisruhan yang sama dengan parpol politik besar lainnya.

Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP).

Keempat parpol tersebut pernah merasakan perpecahan yang sama, seperti yang dialami Partai Demokrat saat ini.

Dalam artikel ini terdapat kilas balik sederet parpol besar Indonesia yang pernah mengalami kekisruhan berujung pada dualisme kepemimpinan.

Baca juga: Pengamat Ulas Peluang Demokrat Moeldoko Dapat SK Menkumham, Kantongi Restu Jokowi? Terlihat di KLB

Baca juga: Mahfud MD Ingatkan KLB Partai Demokrat jadi Masalah Hukum, Bila Didaftarkan ke Kemenkumham, AHY?

Ya, api konflik di tubuh Partai Demokrat kian memanas usai Moeldoko terpilih sebagai ketua umum melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB yang berlangsung pada Jumat (5/3/2021) di Deli Serdang, Sumatera Utara itu digelar oleh pihak yang kontra dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Dengan hasil KLB tersebut, maka Partai Demokrat kini terpecah menjadi dua, yaitu di bawah AHY dan Moeldoko.

Kondisi ini memperpanjang catatan sejarah partai politik di Indonesia yang pernah terpecah, berikut daftarnya:

PDIP Soerjadi vs PDIP Megawati

Perpecahan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia ( PDI) bermula ketika 16 fungsionaris DPP PDI menyatakan akan melaksanakan kongres PDI guna memisahkan diri dari kepengurusan Megawati.

DPP PDI pun langsung memecat 16 fungsionaris itu karena secara sepihak mengadakan kongres yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah (AD/ART) PDI.

Meski demikian, kongres di Medan tetap berjalan dan menunjuk Wakil Ketua MPR/DPR Soerjadi sebagai ketua umum, dikutip dari Harian Kompas, 22 Juni 1996.