Partai Demokrat Kutai Barat Kompak Rapatkan Barisan Lawan KLB Sumut, Paul Vius: Itu KLB Abal-Abal

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar beberapa waktu lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara terus menuai pro dan kontra, bahkan berujung pada penolakan dari berbagai daerah, termasuk dari para anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kutai Barat yang saat ini diketuai oleh Paul Vius, SH, di mana mereka kompak menegaskan, Ketua Umum Partai Demokrat sampai saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebab, menurutnya, KLB di Serdang, Sumut beberapa waktu lalu adalah KLB abal-abal dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Baca juga: Tidak Merasakan Gejala, Walikota Samarinda Andi Harun Berpesan ke Warga untuk Ikut Vaksin Covid-19

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun Drastis, Balikpapan Catat 33 Kasus Positif, Satgas Beber Faktornya

"Itu KLB Uka-uka, KLB Abal-abal. Demokrat tetap satu. DPC Partai Demokrat Kubar tetap mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum sesuai Kongres Partai Demokrat V lalu," ucap Paul Vius, SH secara tegas, Selasa (9/3/2021).

Lebih lanjut, dia menuturkan pelaksanaan KLB tersebut juga dinilai sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Apalagi sebagai pemilik suara sah untuk DPC Kubar, Paul Vius juga tidak merasa dilibatkan ataupun mendapatkan undangan.

"Jangankan datang, memberikan mandat pun tidak," tuturnya.

Untuk itu, DPC Partai Demokrat Kubar menggelar rapat yang bertajuk apel siaga dan dihadiri oleh seluruh pengurus DPC PD Kubar.

Yang mana bertujuan untuk merapatkan barisan melawan KLB Sumut dan dianggap mencederai hak demokrasi.

"Kita akan lawan KLB-KLB manapun, PD tetap satu. Ketumnya tetap AHY," imbuhnya.

Sekretaris DPC PD Kubar, Noratim menambahkan, DPC PD Kubar akan mencari tahu jika ada kader yang mengatasnamakan DPC PD Kubar dalam KLB tersebut.

Sebab selama ini DPC PD Kubar tidak pernah mendapatkan undangan ataupun surat resmi mengenai penyelenggaraan KLB dan tidak pernah mengirimkan orang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Akan kita cari tahu dulu, apa ada kader yang mengatasnamakan DPC PD Kubar. Kalau memang ada, tidak menutup kemungkinan kita bawa ke jalur hukum. Karena ini sudah menyalahi aturan. DPC PD Kubar hanya ada satu, di bawah Ketum AHY," ujarnya.

Baca juga: Bentuk Loyalitas ke AHY, Mantan Walikota Samarinda Ini Langsung Temani Ketua Umum ke Kemenkumham

Baca juga: Didesak Pedagang, PKL Lapangan Merdeka Balikpapan Dibolehkan Jualan Hari Sabtu

Di samping itu, secara pribadi dirinya menyayangkan sikap yang diambil oleh Moeldoko saat menerima begitu saja hasil KLB tersebut.

Seharusnya sebagai pejabat negara bisa memberikan contoh, di mana posisinya yang masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan sudah pasti paham akan hukum.