Wakil Ketua DPRD Bontang Minta Berikan Hak Setara bagi Perusahaan Muat Batubara di Pelabuhan Loktuan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Wacana pemanfaatan Pelabuhan Loktuan untuk kepentingan muat batubara, masih jadi perbincangan hangat di kalanganan pejabat publik.

Usulan yang masih mununggu hasil kajian dampak lingkungan itu terus menuai pro dan kontra.

Menurut Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang, polemik pemanfaatan pelabuhan untuk kepentingan batubara, banyak melahirkan perspektif.

Baca juga: Jatam Kaltim Sesalkan Sikap Wawali Bontang Dukung Aktifitas Muat Batu Bara di Pelabuhan Lok Tuan

Baca juga: Walikota Bontang Tolak Teken Pengajuan Bongkar Muat 100 Ribu Ton Batubara di Pelabuhan Loktuan

Namun, hal itu dianggap wajar, seluruh pendapat itu adalah bagian dari demokrasi.

"Iya tidak masalah. silakan berpendapat terkait persoalan ini. Namun jangan terlalu terburu-buru menolak," bebernya kepada TribunKaltim.Co, Jumat (12/3/2021).

Ia menjelaskan, sebelum melakukan penolakan, harus memiliki dasar yang jelas.

Perdebatan terkait regulasi dan dampak lingkungan dinilai terlalu cepat.

Pasalnya hal ini masih tahap usulan, serta belum ada hasil kajian yang bisa jadi acuan dasar untuk dipersoalkan.

Menurutnya, jika penolakan dilakukan sebelum ada hasil kajian dinas terkait, maka hal ini dianggap akan mencederai hak konstitusi sebagai warga negara. 

Seharusnya, setiap pengusaha memiliki hak yang sama dalam pengelolaan di pelabuhan, asalkan didasari izin dan badan hukum yang jelas.

Jika hal itu ditolak, lantas bagaimana dengan perusahaan industri lainnya yang terlebih dulu beroperasi di Pelabuhan Loktuan.

Baca juga: Wawali Basri Rase tak Menolak Wacana Muat Batu Bara di Pelabuhan Lok Tuan Bontang

Baca juga: Jatam Kaltim Tolak Bongkar Muat Batubara di Pelabuhan Loktuan, Dalil Naikkan PAD Hanya Akal-akalan

"Kalau saya hanya memberikan kesempatan saja dulu, atas dasar menyesuaikan hak setiap perusahaan. Kalau ditolak, tidak adil dong, bagaimana dengan perusahaan industri lainnya yang ada di sana," ujarnya.

Ribut-ribut terkait dampak lingkungan, ia menilai hampir seluruh perusahaan industri di Pelabuhan Loktuan juga menimbulkan dampak lingkungan.

Bahkan bahaya polusi dari aktivitas beberapa perusahaan industri di sana jauh lebih berbahaya dari batubara.

"Aktivitas industri di pelabuhan saat ini, dampaknya ada yang lebih berbahaya dari batubara, seperti amoniac dan lainya. Nah kenapa tidak tolak itu juga, karena lebih bahaya untuk kesehatan dan keselamatan. Di situ ada bahan peledak loh," bebernya.

Selain itu, ia juga menyesalkan atas pernyataan Sutomo Jabir, DPRD Provinsi dapil Bontang-Berau, yang menolak aktivitas muat batubara di Pelabuhan Loktuan.

Pernyataan itu tidak memberikan nilai edukasi dan cenderung menyesatkan karena keliru.

Jika diklaim karena berdampak lingkungan, warga Loktuan telah hidup berdampingan sejak lama dengan perusahaan industri.

"Pernyataan itu keliru, siapa dia. Saya aja warga Loktuan sudah lama hidup dengan perusahaan industri. Lagian tidak semua warga di sana menolak," ujarnya.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan, jika aktivitas ini tentu akan memberi imbas positif bagi Kota Bontang, khususnya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan hasil daerah (PAD).

Kalau ada yang bilang dampak lingkungannya tidak sesuai dengan peningkatan PAD dan penyerapan tenaga kerja.

Maka harus dibandingkan dengan perusahaan industri lainnya yang ada di sana agar terkesan lebih adil.

"Kita beri kesempatan lah. Kalau soal PAD dengan dampak lingkungan, bandingkan saja dengan perusahaan lainnya di sana. Sudah sesuai belum PAD yang dihasilkan jika dibandingkan dengan dampak lingkungannya," ucapnya.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Rahmad Taufiq