Kemenhub RI akan Bangun Pelabuhan Muara Telake Paser, Menelan Uang Rp 24 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Di awal kepemimpinan Bupati dr. Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Syarifah Masitah Assegaf, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur mendapat kabar baik pada Minggu (14/3/2021).

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI akan membangun pelabuhan di Muara Telake, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.

Rencananya, pelabuhan tersebut akan menjadi multi purpose (tujuan) dengan angkutan logistik, penumpang dan barang.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan melalui Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP), Ir. Cucu Mulyana DESS, kepada Bupati Paser dr Fahmi Fadli saat bertemu pada Jumat, 12/03/2021 di lantai 10 Gedung Direktorat TSDP, Jakarta.

Menurut Cucu Mulyana, alokasi dana untuk pembangunan ini sudah tersedia sebanyak 24 miliar di dokumen APBN Tahun Anggaran 2021.

Hanya saja, harus ada review desain dalam waktu dekat, karena menurut Cucu Mulyana, desain yang ada sekarang sangat sederhana untuk pelabuhan yang akan menjadi salah satu pintu gerbang transportasi sungai menuju calon Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

"Saya minta Pemerintah Kabupaten Paser bersama salah satu Sub Direktorat TSDP melakukan review desain dermaga," katanya.

"Buatlah sedemikian rupa sambil pertimbangkan sisi kapasitas dan arsitektur. Jika dengan review ini ada kenaikan dana, tidak masalah," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia membandingkan dermaga di Danau Toba yang memiliki gaya arsitektur kelas internasional.

"Dan kebetulan Menteri kita (Perhubungan) sekarang adalah orang arsitek, jadi beliau sangat perhatian terhadap gaya arsitektur bangunan sarana transportasi," jelasnya.

Selain kepastian untuk pembangunan pelabuhan di Muara Telake, Paser juga mendapat angin segar untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan terkait revitalisasi Pelabuhan Senaken.

Selama ini, pelabuhan Senaken sudah berfungsi namun belum bisa maksimal karena adanya pendangkalan di Sungai Kandilo.

Pendangkalan ini kemudian menjadi hambatan karena kapal besar dengan muatan tertentu harus menunggu hingga air pasang agar bisa berlabuh.

Namun langkah ril untuk revitalisasi dermaga belum disampaikan karena menunggu laporan dan data resmi dari Pemerintah Kabupaten Paser.

Sementara rencana pengerukan yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ina Rosana rupanya tidak bisa dilaksanakan.

"Paser hanya perlu melalukan redesain untuk Pelabuhan Senaken agar bisa direvitalisasi. Yang jelas untuk pengerukan agak susah dilakukan karena saat ini program itu tidak dilaksanakan di Kementerian Peehubungan," jelas Direktur TSPD.

Di sisi lain Bupati dr Fahmi Fadli mengatakan bahwa revitalisasi Pelabuhan Senaken akan sangat membantu memaksimalkan transportasi di Paser.

"Perhubungan melalui sungai masih menjadi andalan sebagian masyarakat Paser, melihat kenyataan bahwa Paser belum bisa sepenuhnya mengandalkan transportasi darat, yang masih sangat memprihatinkan," terang Fahmi.

Bupati Fahmi hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ina Rosana, Kadis Perhubungan Inayatullah beserta Kasi Kepelabuhanan Joko Sulistyo.

Hadir pula Anggota Komisi V DPR RI H Sungkono, yang disebut-sebut sebagai aktor dibalik suksesnya alokasi dana APBN untuk membangun dermaga di Kabupaten Paser.

Soroti Prokes Corona di Terminal Pelabuhan

Berita sebelumnya. Satgas Covid-19 Kalimantan Timur dalam rapat bersama satgas kabupaten kota di Kalimantan Timur soroti keberadaan fasilitas publik.

Seperti halnya tempat terminal angkutan umum dan pelabuhan yang berpotensii jadi sebaran virus Corona atau Covid-19 di Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Satgas Covid-19 Kalimantan Timur, Yudha Pranoto dalam forum di kantor Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu (17/2/2021) pagi. 

Baca Juga: Balikpapan Resmi Terapkan PPKM Mikro, Diskominfo Inginkan Daerah Lainnya di Kaltim Ikut Menyusul

Dia mengingatkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota di Kalimantan Timur untuk memantau kegiatan di terminal.

Sebab keluar masuk masyarakat Kota ataupun provinsi menjadi salah satu faktor penyebaran Covid-19 atau Corona.

"Untuk terminal tolong ditertibkan yang tidak menerapkan protokol kesehatan berupa sanksi. Satu orang naik kapal semua kena Covid-19 nanti," ucap Yudha Pranoto.

Sementara itu ia memuji kebijakan yang dibuat Kota Balikpapan.

Menurutnya PPKM Mikro yang dilakukan Kota Balikpapan dianggap berhasil menekan laju penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Plaza Balikpapan dalam PPKM Mikro, Kesan Masyarakat Mall Masih Tutup, Padahal Dibuka dengan Prokes

Ini patut dicontoh. Meskipun kasus covid tetap tinggi.

"Kebijakan PPKM Mikro benar-benar tertata ada launchingnya pengetatan masyarakat di tingkat RT sudah berjalan," ucap Yudha Pranoto.

Ia pun meminta agar Pemkot berkordinasi dengan perusahaan untuk memiliki PCR masing-masing. Tujuannya agar lebih mempermudah tracing pekerjanya.

Baca Juga: Anggota DPRD Balikpapan Bicara Efektivitas Satgas Covid-19 Tingkat RT Setelah PPKM Mikro Diresmikan

"Kalau bisa ada PCR masing-masing perusahaan seperti Pertamina. Sebab karyawannya sudah ribuan," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Padilah Mante Runa, dirut RS AWS Dr. David Masjhoer dan Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal turut hadir.

Penulis Syaifullah Ibrahim dan Jino | Editor: Budi Susilo