Transfer dari Pusat ke Nunukan Berkurang hingga Lebih Rp 23 M akibat Aturan PMK Nomor 17 Tahun 2021

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN- Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 tahun 2021 menyebabkan transfer dari pusat ke Nunukan berkurang hingga Rp 23 miliar lebih.

Sekadar diketahui, PMK Nomor 17 tahun 2021 itu mengatur tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Dampaknya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, ada tiga hal yang diatur dalam PMK yang baru itu, yakni perubahan alokasi transfer dari pusat, peruntukan sebagian dari dana transfer pusat, dan tata cara pelaporan.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kaltara Hari Ini, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung Diguyur Hujan Ringan Malam Nanti

Baca juga: Usai Tes Urine, Ketua RT di Nunukan Barat Terindikasi Positif Narkoba, Begini Reaksi Lurah

"Di dalam anggaran 2021, sebelumnya ditetapkan dari pusat transfer ke daerah sebesar Rp 1,28 triliun. Itu terdiri dari banyak unsur, ada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), dan Dana Insentif Daerah (DID)," kata Iwan kepada TribunKaltara.com, Sabtu (20/3/2021),\ pukul 11.00 WITA.

Iwan menambahkan, ada dua komponen yang berubah berdasarkan PMK Nomor 17 tahun 2021, yakni DAU yang sebelumnya dialokasikan dari pusat sekira Rp 516 miliar, kini berubah menjadi Rp 502 miliar.

Kemudian, DAK yang sebelumnya Rp 222 miliar, kini berkurang menjadi Rp 215 miliar.

"Untuk DAU ada pengurangan sekira Rp 16 miliar lebih. Sementara, DAK ada pengurangan sekira Rp 6,9 miliar lebih. Penyesuaian rencana belanja daerah berdasarkan pengurangan transfer dari pusat berkurang. Jadi total transfer dari pusat yang berkurang itu sekira Rp 23.629 miliar," ucap Iwan.

Menurutnya, peruntukan dari DAU sebesar Rp 502 miliar itu, diatur peruntukannya setinggi-tingginya 8 persen untuk penanganan Covid-19, yang mana item kegiatannya sudah ditentukan sebelumnya.

Sementara, yang belum terurai dalam kegiatan dicadangkan Rp 12 miliar.

"Jadi kalau dikalkulasi kurang lebih Rp 40 miliar dari Rp 502 miliar tadi. Peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi yang dialokasikan sebesar Rp 2 miliar lebih.

Untuk dukungan ke kelurahan dalam rangka penanganan Covid-19, kita alokasikan Rp 1,6 miliar, kemudian untuk insentif kesehatan Rp 22 miliar. Itu rinciannya dari Rp 40 miliar yang merupakan penyisihan 8 persen dari nilai DAU yang digunakan," ujarnya.

Iwan mengaku, pengaturan DAK di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara teknis sudah lebih dulu dilakukan pengurangan oleh masing-masing kementerian.

Sebab, pada saat SKPD menginput data rencana kegiatan di kementerian masing-masing, sudah langsung dikoreksi dari pusat.

Sehingga pengurangan itu merupakan penyesuaian atas rencana kerja dari daerah.

"Misalnya, ada 10 kegiatan dikoreksi jadi 5 saja. Kalau DAU yang Rp 16 miliar tadi baru dilakukan realokasi dari semua SKPD dengan besarannya yang porposional," tuturnya.

Sedangkan, untuk DID tahun ini Kabupaten Nunukan mendapatkan alokasi sebesar Rp 35 miliar.

Angka itu diatur peruntukannya 30 persen untuk bidang kesehatan. Sehingga, bidang kesehatan mendapat porsi anggaran yang terbilang besar.

"Otomatis rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya dengan anggaran dari DID, beberapa di antaranya dilakukan penyesuaian untuk menggenapkan menjadi Rp 10 miliar. Ini sudah berproses. Jadi bidang kesehatan mendapat peruntukan yang lebih besar," ucapnya.

Di luar itu, kata Iwan, ada juga pengaturan Dana Transfer Umum (DTU), yang terdiri atas dua, yaitu DAU dan DBH.

Iwan menjelaskan, untuk DTU ke Nunukan mendapatkan sebesar Rp 660 miliar.

"DAU-nya tadi Rp 502 miliar ditambah DBH Rp 157 miliar. Peruntukannya dikeluarkan dulu dari alokasi dana desanya. Setelah dikurangi dana desa, lalu disisihkan 25 persen DAU itu untuk infrastruktur. Angkanya sebesar Rp 148 miliar, dan itu memang mandatory.

Artinya kewajiban yang melekat. Dari 25 persen dari Rp148 miliar itu diatur lagi untuk pemulihan ekonomi daerah. Nah, pemulihan ekonomi batas maksimal 15 persen atau Rp 11 miliar. Kemudian, untuk perlindungan sosial 20 persen atau Rp 21 miliar.

Semua proses penyesuaian bagian dari persyaratan penyaluran DAU bulan April mendatang. Kami berharap kegiatan dapat berjalan baik dan tidak menganggu transfer dari pusat," ucapnya.

Berita tentang Nunukan

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Rahmad Taufiq