Beda Komentar Wapres Maruf Amin dan Menhub Budi Karya Soal Idul Fitri 2021, Boleh Mudik atau Tidak?

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Jokowi belum memutuskan boleh tidaknya tradisi mudik pada Idul Fitri 1442 H, atau lebaran 2021 dilakukan.

Diketahui, pandemi Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia belum mereda.

Pada 2020 lalu, Pemerintah Jokowi melarang aktivitas mudik.

Baru-baru ini, Menteri Perhubungan ( Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan Pemerintah tak melarang mudik lebaran 2021.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, pemerintah segera mengambil keputusan soal mudik Lebaran tahun ini.

Keputusan soal ketentuan mudik akan diambil sebelum Ramadan.

Baca juga: Kabar Terbaru, Pemerintah Jokowi Bolehkan Mudik Lebaran 2021, Menhub Budi Karya Beri Penjelasan

Baca juga: Libur Tahun Baru 2021, Pemudik Meningkat di Malinau, Kadishub Sebut Puncak Arus Balik Pekan Depan

"Mudik Lebaran itu belum kita putuskan, nanti saya kira tidak lama lagi menjelang puasa, itu nanti akan ada keputusan."

"Nanti dilakukan rapat kabinet (menentukan ketentuan mudik)," kata Wapres Maruf saat Kunjungan Kerja ke Lampung, Senin (22/3/2021).

Pemerintah, lanjut Maruf, prinsipnya mempertimbangkan dampaknya seperti apa.

"Kalau dibolehkan dan kalau dilarang dampak pada peningkatan penularan."

"Saya kira akan ada perhitungan-perhitungan pasti, kalau dampaknya akan besar, pasti akan dilarang."

"Kalau memang bisa diminimalisir tentu ada caranya, tapi putusannya nanti saya kira, yang terbaik," tambahnya.

Maruf mengatakan, memang masyarakat Indonesia memiliki tradisi mudik, tetapi ada hal yang dipertimbangkan.

"Ada bahaya yang kita hadapi kalau itu kita buka."

"Karena itu, nanti pertimbangannya seperti apa, nanti dilakukan rapat kabinet, barangkali itu," paparnya.

Masyarakat Diminta Bijak

Dua bulan lagi Umat Islam bakal merayakan Idul Fitri.

Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan hendaknya perayaan Lebaran disikapi secara bijaksana dan dilakukan secara sederhana, mengingat saat ini masih masa pandemi Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah pun saat ini masih membahas kebijakan yang akan diambil saat Idul Fitri yang erat dengan tradisi mudik Lebaran.

Adanya tradisi mudik Lebaran berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya.

"Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujarnya dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/3/2021).

Nantinya, kata Wiku, apa pun keputusan pemerintah terkait mudik Lebaran, harus disikapi secara bijaksana.

Dilarang atau tidaknya mudik Lebaran kelak, masyarakat pun harus cermat untuk memutuskan dalam menghadapi hari raya Lebaran.

Masyarakat diharapkan mengambil keputusan yang terbaik saat tradisi Lebaran menjelang.

Baca juga: Imbas Peningkatan Kasus Covid-19, Tahun ini Arus Mudik Turun Drastis di Malinau

"Saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat, untuk dapat mengambil keputusan terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," ucap Wiku.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tak akan melarang masyarakat mudik Lebaran pada tahun ini, dengan pertimbangan akan adanya pengetatan protokol kesehatan hingga tracing yang dilakukan pihaknya.

Hal itu dikatakan Menhub saat rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang."

"Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujar Budi Karya.

Tak adanya pelarangan mudik, diyakini Budi akan membuat lonjakan dalam jumlah masyarakat yang melakukan mudik Lebaran.

Hal itu juga diperkuat oleh sudah banyaknya masyarakat yang mendapat vaksin atau vaksinasi Covid-19, sehingga membuat masyarakat merasa lebih aman dalam bepergian.

"Kami sudah petakan beberapa isu penting."

"Pasti akan terjadi lonjakan, program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin berpergian," jelasnya.

Budi Karya Sumadi mengatakan, kebijakan tes transportasi umum yang menggunakan GeNose dengan harga yang lebih murah, akan menarik minat masyarakat bepergian.

"Juga adanya PPNBM nol, kepemilikan mobil akan bertambah, dan penggunaan GeNose juga akan membuat confident untuk bepergian karena murah," tuturnya.

Baca juga: Libur Desember 2020, Pemudik di Malinau Capai 1806 Orang dalam Sepekan, Kadishub Angkat Bicara

Namun demikian, Budi menegaskan pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2021 akan dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Covid-19, dan bukan Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan tidak berwenang mengizinkan atau melarang masyarakat mudik.

"Boleh tidaknya mudik, melarang atau tidak melarangnya itu bukan kewenangan Kemenhub."

"Kami akan diskusi dengan kementerian/lembaga terkait, dan tentunya berdiskusi dengan pihak yang kompeten."

"Gugus Tugas selaku koordinator, akan berikan suatu arahan," jelas Budi Karya Sumadi.

Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan terlebih dahulu perihal mudik Lebaran 2021 mendatang.

Selain itu, akan ada mekanisme khusus yang akan dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Covid-19.

"Kami akan koordinasikan dahulu untuk bolehnya atau tidak, dan mekanisme akan dikoordinasikan ke Gugus Tugas," terangnya.

(*)

Ikuti Berita Mudik Lainnya