Alasan Walikota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda: Kita Ingin Efesiensi dan Pendataan Ulang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Andi Harun, telah Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (29/3/2021).

Pak AH, sapaan karibnya menuturkan, tujuannya melakukan Sidak yakni ingin semuanya berjalan dengan baik.

Ditambah kepastian para pegawai untuk turun ke kantor. Baik itu Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB), serta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya.

Baca juga: BREAKING NEWS Walikota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda, Ada Apa?

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Sepakat Masakan Olahan Ikan Patin Jadi Kuliner Khas Kota Tepian

"Ingin semuanya berjalan dengan baik, kita ingin pastikan semua pegawai kita turun ke kantor. Misal ada yang WFH berskala, yang pentingnya itu masalah pengadministrasian itu harus rapi," ujarnya saat diwawancarai di DPRD Kota Samarinda.

"Kita ingin efesiensi, kita ingin pendataan ulang, yang mana yang kurang kita perbaiki," sambungnya.

Ia melanjutkan bahwa hal yang mendasari melakukan sidak memilih ke DPRD Samarinda, Pak AH menyampaikan ini hanya salah satunya.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Pengadaan Alat GeNose untuk Mendeteksi Covid-19

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Minta Pemkot Konsen Pembangunan Drainase untuk Atasi Banjir

Kemungkinan besok akan ada sidak di Organisasi perangkat Daerah (OPD) lainnya.

"Tidak mungkin sidak dilakukan seharian di semua OPD, jadi kemungkinan besok akan ada lagi," imbuhnya.

Sidak di Siang Hari

Diberitakan sebelumnya, Walikota Samarinda Andi Harun lakukan Inpeksi Mendadak (Sidak) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Senin (29/3/2021) siang.

Pada sidaknya tersebut turut diikuti oleh rombongan, yankni dari Asisten III Pemerintah Kota Samarinda, dan Bagian keorganisasian.

Banyak hal yang menjadi perhatiannya, diantaranya masalah kehadiran dari Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan, serta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya.

Baca juga: DPRD Samarinda Mendukung Kampung Tangguh Covid-19 di Kota Tepian, Berharap Ada di Semua Wilayah

Sewaktu mendatangi salah satu ruangan, yakni ruangan bidang anggaran hanya ada 13 orang yang berhadir di ruangan, dari yang seharusnya 30 orang dalam tersebut.

"Saya tanya kenapa cuma 13 orang katanya ada kebijakan WFH. Tetapi ketika saya ojnta mana kebijakannya siapa yang WFH siapa yang masuk sampai sekarang saya gak dikasih," sebutnya saat duduk menjelasakan ke insan pers, bersama dengan Sekwan DPRD Samarinda Agus Tri Susanto.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Samarinda Sebut Andi Harun Bakal Lanjutkan PR Walikota Terdahulu, Penanganan Banjir

Tidak hanya itu, masalah ketidak sesuaian absensi juga diperhatikan oleh AH sapaan karibnya.

"Ini masih siang sudah ada yang tanda tangan buat Sore," ungkapnya.

Ia melanjutkan bahwa jumlah ASN ada di berjumlah 57 selama Februari, dan jumlah PTTH 389 dan jumlah 39.

Penulis Muhammad Riduan | Editor: Budi Susilo