Pemerintah Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Anggaran 2020, Wabup PPU Hamdam: Tanggulangi Kemiskinan

Urusan Kesehatan yakni Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp161,09 Milyar dan terealisasi sebesar Rp125,59 Milyar sebesar 77,96 persen dan Rumah Sakit Umum Daerah (Ratu Aji Putri Botung) dengan alokasi anggaran sebesar Rp77,69 miliar dan terealisasi sebesar Rp77,38 miliar sebesar 99,60 persen.

Kemudian Urusan Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp320,89 miliar dan terealisasi sebesar Rp265,37 miliar sebesar 82,70%.

Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp46,77 miliar dan terealisasi sebesar Rp 44,96 miliar sebesar 96,13%.

Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan sebesar Rp9,62 miliar dan terealisasi sebesar Rp9,29 miliar sebesar 96,57 persen.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Urusan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,71 Milyar dan dapat direalisasikan sebesar Rp10,30 Milyar sebesar 96,13% dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Urusan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp36,59 miliar dengan realisasi sebesar Rp15,60 miliar sebesar 42,64%.

Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,18 miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp11,37 miliar sebesar 93,33%. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,30 miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp15,97 miliar sebesar 98,02%.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,78 miliar dan terealisasi sebesar Rp5,24 miliar sebesar 90,73%. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Alokasi anggaran untuk pelaksanaan bidang urusan ini yaitu senilai Rp6,78 miliar dan terealisasi sebesar Rp5,41 miliar sebesar 79,70%.

Urusan Sosial dengan Alokasi anggaran sebesar Rp3,75 miliar dan terealisasi sebesar Rp3,28 miliar sebesar 87,56%.Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan bidang urusan ini yaitu senilai Rp3,17 miliar dan terealisasi sebesar Rp3,11 miilyar sebesar 94,58%.

Urusan Koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Penajam Paser Utara. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan bidang urusan ini yaitu senilai Rp8,20 miliar dan terealisasi sebesar Rp 6,22 miliar sebesar 75,89%.

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan bidang urusan ini yaitu senilai Rp6,03 miliar dan terealisasi sebesar Rp5,72 miliar sebesar 94,95%.

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan bidang urusan ini yaitu senilai Rp12,18 miliar dan terealisasi sebesar Rp11,37 miliar sebesar 93,33%. Urusan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk urusan ini dialokasikan yaitu sebesar Rp3,59 miliar dan terealisasi sebesar Rp3,13 miliar sebesar 87,35%.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa deangan alokasi anggaran Rp9,84 miliar dan terealisasi senilai Rp8,95 miliar sebesar 90,93 persen.

Bidang urusan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp4,21 miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3,94 miliar sebesar 93,64 persen.

Urusan urusan Komunikasi dan Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,67 miliar dan terealisasi senilai Rp10,16 miliar sebesar 95,25 persen.

Hamdan mengatakan bahwa secara umum capaian kinerja dan sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2020 memperlihatkan peningkatan yang cukup menggembirakan, ini indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat, antara lain pada urusan pendidikan, urusan perumahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, Kebudayaan serta urusan lainnya.