NEWS VIDEO Demokrat Versi KLB Ditolak, Kubu Moeldoko: Bukti Tak Ada Intervensi Pemerintah

TRIBUNKALTIM.CO - Pengajuan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang resmi ditolak oleh pemerintah.

Keputusan ini pun menuai reaksi berbeda dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ataupun kubu Moeldoko.

Pihak Moeldolo mengatakan, dengan keputusan ini maka membuktikan bahwa pemerintah tak melakukan intervensi.

Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi menolak permohonan tersebut pada Rabu (31/3).

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokart versi KLB Saiful Huda.

Baca juga: NEWS VIDEO Saksikan Detik-detik KLB Partai Demokrat Ditolak, Annisa Pohan Sujud Syukur

Saiful mengatakan pihak Demokrat kubu Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Menurut Saiful keputusan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan internal Demokrat.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat."

"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Saiful melalui keterangannya, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: NEWS VIDEO KLB Moeldoko Ditolak Begini Ekspresi Senyum AHY, Terima Kasih Pak Jokowi

Justru Saiful menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY telah memfitnah Moeldoko bahwa didukung oleh pemerintah.

Saiful mennyebut, bahwa Moeldoko dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB atas keinginan sejumlah kader senior yang meminangnya untuk membenahi Partai Demokrat.

"Kader kader senior Partai Demokrat mendatangi, meminta, dan meminang Bapak Moeldoko untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi)," ujarnya.

Moeldoko disebut bersedia menerima amanah menjadi ketua umum partai berlambang bintang itu atas keinginan pribadinya.

Baca juga: NEWS VIDEO Respons AHY setelah Hasil KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak oleh Kemenkumham

Keputusan ini disebut diambil karena demi menyelamatkan bangsa.

"Ini adalah pilihan politik Bapak Moeldoko secara pribadi. Langkah ini bukan ambisi pribadi Bapak Moeldoko, apalagi hanya sekedar untuk Pemilu 2024. Sekali lagi, ini adalah pilihan demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045," pungkasnya.