DPD RI Beberkan Kunci Membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang Bebas Banjir

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI beberkan kunci membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang bebas banjir.

Lokasi calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur keberadaannya di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Untuk membangun Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur, DPD RI menekankan pembangunan yang ramah lingkungan, memperhatikan konsep kelestarian alam demi terjaga dari bencana banjir.  

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar ke Lokasi Calon Ibu Kota Negara, Bakal Menanam Mangrove Saliki

Baca juga: Menteri LHK Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara di Kaltim, KLHS dan Rehabilitasi Lahan Berlanjut di 2021

Demikian diutarakan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada Tribunnews.com.

Dia mengingatkan kepada pemerintah mengenai pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dia tegaskan, harus memperhatikan perspektif lingkungan dan potensi kebencanaan.

Sehingga ibu kota baru benar-benar bebas dari ancaman banjir.

Konsep smart city dan forest city atau the bush capital serta sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan harus menjadi ciri istimewa dan menjadi model percontohan perkotaan modern.

"Yang terpenting adalah bebas dari banjir," katanya kepada wartawan usai berkunjung ke Kesultanan Kukar Ing Martadinata, Kaltim, Senin (5/4/2021).

Sebagai smart city, mantan Ketua Umum PSSI itu menegaskan ibu kota baru sangat penting menjadi kota terintegrasi yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Baca juga: Tarik Investor ke Penyangga Ibu Kota Negara, DPRD Balikpapan Kaji Penurunan Pajak Hotel dan Hiburan

Baca juga: Lahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Wamen Surya Tjandra Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

Juga beserta teknologi internet untuk segala (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.

Di dalamnya, kata mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu meliputi sistem informasi pemerintahan lokal.

Juga sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat lainnya.

"Sehingga efektif dan efisien dalam pelayanan," tegasnya. 

Smart city harus menjadi pedoman pembangunan ibu kota baru. Smart city dicirikan dengan integrasi hal-hal yang bersifat pelayanan publik.