Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Kumpulkan Puluhan Miliar, Kanwil DJP Kaltimtara Lakukan Penagihan Serentak dan Penyitaan

Kanwil DJP Kaltimtara, bersama 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan tindakan penyitaan kepada 13 wajib pajak selama bulan Maret 2021.

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Kanwil DJP Kaltimtara bersama 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan tindakan penyitaan kepada 13 wajib pajak selama bulan Maret 2021.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara), bersama 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan tindakan penyitaan kepada 13 wajib pajak selama bulan Maret 2021.

Kepala Kanwil DJP Kaltimtara, Max Darmawan menyebut, total tunggakan pajak dari seluruh wajib pajak adalah Rp 34.475.177.545,00.

Kanwil DJP Kaltimtara berhasil menyita 9 unit kendaraan roda empat, 4 bidang tanah, sejumlah uang dalam rekening bank, sejumlah uang dalam rekening giro, dan 1 unit kendaraan roda enam dengan nilai total harta Rp 8.579.632.416,00.

Baca juga: Penerimaan Pajak di Paser dalam 3 Bulan Terakhir Capai Rp 25,9 Miliar

Baca juga: Error DJP Online saat Registrasi Lapor SPT Pajak Tahunan? Jangan Panik, Ini Solusinya

"Tindakan penagihan perpajakan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas sejumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak/penanggung pajak," terangnya, Senin (5/4/2021).

Apabila wajib pajak tidak melunasi tagihan pajak dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, KPP akan menerbitkan Surat Paksa.

Surat Paksa diserahkan dan dibacakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada wajib pajak/penanggung pajak. Dalam jangka waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diterima, wajib pajak harus melunasi utangnya.

"Karena jika tidak, JSPN akan melanjutkan tindakan penagihannya yaitu penyitaan," lanjut Max.

Baca juga: Login www.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id, Tata Cara Lapor SPT Tahunan 2021 Deadline 31 Maret

Hal ini sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

Disebutkan bahwa penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

JSPN akan mencari informasi mengenai aset apa saja yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut guna dijadikan objek sita. Melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, JSPN akan menyegel/menyita barang-barang tersebut dengan memberikan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Baca juga: Saat Isi Lapor SPT Pajak Tahunan DJP Online Mendadak Muncul Kode Error, Begini Cara Mengatasinya!

"Diharapkan dengan adanya upaya penagihan di bidang perpajakan ini, dapat menimbulkan efek jera dan detterant effect bagi wajib pajak sehingga voluntary complianced dapat terwujud," pungkasnya. (*)

Berita tentang Balikpapan

Penulis: Heriani AM
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved