Pemkab Kutai Barat Evaluasi Kebijakan WFH dan Rencana PTM, Kehadiran Pegawai Harus 75 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Satgas Penanganan Covid-19, kembali mengevaluasi kebijakan work from home (WFH) dan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah yang ada  di Kutai Barat. 

Evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin Sekdakab Kutai Barat, Ayonius beberapa waktu lalu yang  diikuti oleh seluruh perwakilan SKPD.

Menurut Setdakab Kutai Barat, Ayonius mengatakan saat ini tingkat kehadiran ASN maupun TKK di tiap perangkat daerah hanya sekitar 50 persen saja.

Baca Juga: Lantik 52 Kepala Kampung, Bupati Kubar FX Yapan Berpesan Libatkan Tokoh Masyarakat Saat Kegiatan

Baca Juga: Bersenjata Lengkap, Ratusan Aparat Gabungan Amankan 100 Gereja yang Gelar Ibadah Paskah di Kubar

Hal itu lantaran pemberlakuan sistem kerja WFH dengan mempertimbangkan prosedur kesehatan mengingat Kutai Barat saat ini masih berada di zona merah kasus covid-19.

"Namun nanti akan diadakan rapat khusus terkait tingkat kehadiran agar bisa di atas 75% dimasing-masing perangkat daerah karena hampir seluruh ASN telah divaksin," ujarnya,  Selasa (6/4/2021).

Yang menjadi perhatiaan pemerintah saat ini kata Ayonius adalah, persiapan menjelang bulan puasa dan pola penyelenggaraan pasar ramadan yang berlangsung selama bulan puasa.

“Maka perlu surat edaran maupun intruksi Bupati untuk menyelenggarakan pasar ramadan di rumah masing-masing atau berjualan secara online, sehingga dapat meminimalisir berkumpulnya banyak orang di satu tempat,”jelasnya 

Baca Juga: Kewenangan Penyidikan Beberapa Polsek-polsek yang Ada di Kutai Barat Dialihkan ke Polres Kubar

Baca Juga: Personel Polres Kubar Gelar Sterilisasi di Gereja Katolik Center Sebelum Ibadah Kamis Putih

Sementara itu, terkait rencana pembelajaran tatap muka menurut Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kutai Barat, Silvanus Ngampun mengakui selama kegiatan pembelajaran tidak tatap muka banyak masalah yang muncul.

Selain tidak semua sekolah bisa melaksanakan sekolah secara online terutama sekolah yang berada dipelosok dan daerah blankspot tentu tidak dapat mengakses internet.

“Belum lagi para guru yang belum siap melaksanakan secara online dan juga banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anak mereka yang tidak mau belajar dirumah,” jelas Silvanus Ngampun.

Baca Juga: Pendataan Keluarga di Kutai Barat Mulai Digelar, Bupati Kubar FX Yapan Jadi Orang Pertama Didata