Berita Nasional Terkini
Fadli Zon Tak Tinggal Diam Pemerintah Jokowi Ambil Alih TMII dari Cendana, Singgung Utang Negara
Fadli Zon tak tinggal diam Pemerintah Jokowi ambil alih TMII dari Keluarga Cendana, singgung utang negara
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon ikut menanggapi kebijakan Pemerintah Jokowi terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII.
Diketahui, Pemerintah melalui Sekretariat Negara ( Setneg) mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.
Sekadar informasi, Yayasan Harapan Kita didirikan keluarga Presiden Soeharto, atau karib disebut Keluarga Cendana.
Sekitar 44 tahun lamanya TMII dikelola keluarga Presiden Soeharto.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengkritik langkah pemerintah.
Kali ini, Fadli memberi kritikan soal pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah ( TMII).
Baca juga: Jokowi Buat Yayasan Tandingan Keluarga Soeharto Kelola TMII, Mensesneg Pratikno Bantah: Enggak Benar
Baca juga: 44 Tahun Diurus Keluarga Soeharto, TMII Diambil Negara, Ditenggat 3 Bulan Serahkan Pengelolaan Aset
Sebelumnya TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang merupakan milik keluarga Soeharto selama 44 tahun.
Adapun salah satu tujuan pengambil alihan TMII ini agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara.
Pengambil alihan TMII oleh pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.
Menanggapi hal itu, Fadli Zon menyebut jangan sampai TMII ini nantinya dijual untuk memebayar utang negara.
"Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang," ucap Fadli Zon pada akun cuitannya, @FadliZon, Rabu (7/4/2021).
Diketahui, pemerintah akan membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengolaaan TMII tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno mengatakan pemerintah memberi waktu tiga bulan bagi Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan TMII.
"Dalam waktu tiga bulan pengelola yang ada sekarang ini harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim transisi."
"Dan, kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi," ucap Pratikno, dikutip tayangan konferensi pers YouTube Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (7/4/2021).
