Sepekan Inpres Terbit, 34 Ribu Pendamping Desa Terdaftar Program Jamsostek

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Setelah terbit Inpres Nomor 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) langsung tancap gas.

BPJS Ketenagakerjaan menjalin komitmen bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.

Sebanyak 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) Desa, 1.039 pegawai Non-ASN.

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Inpres, Perintahkan Seluruh Elemen Pemerintahan Dukung BPJS Ketenagakerjaan

Baca juga: KABAR TERBARU BLT BPJS Ketenagakerjaan, Sudah Lewat Maret 2021, Rp 1,2 Juta Belum Cair, Cek Penerima

Selain itu, sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUMDES juga ikut terdaftar pada program yang sama.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menandatangani MoU bersama dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jumat (9/4) lalu.

Dalam kegiatan yang sama, dilanjutkan pula penandatanganan PKB antara Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK dengan Jajang Abdullah, Plt Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Abdul Halim Iskandar dalam siaran resminya mengatakan, dirinya mewakili seluruh pendamping desa mengucapkan terima kasih kepada atas apresiasi dan perhatian yang diberikan melalui terbitnya Inpres optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Hari ini menjadi hari yang baik dikarenakan menjelang bulan Ramadhan. Pendamping desa secara resmi sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

"Dengan terdaftarnya mereka tentu urusan jaminan sosialnya sudah selesai, mereka dapat kerja lebih tenang dan tentu harapannya kinerja mereka akan optimal," terangnya, Minggu (11/4/2021).

Dia menambahkan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan terus mengawasi jalannya program Jamsostek terhadap pegawai pemerintah Non-ASN.

Pihaknya pun akan memfasilitasi agar apa yang menjadi hak dari peserta ketika resiko terjadi akan dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerjasama ini mengatur ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, seperti hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Sesuai dengan Inpres tersebut, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi harus mendorong seluruh ekosistem pedesaan tidak terkecuali tenaga pendamping profesional di desa untuk terdaftar aktif sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).