Bappenas Tinjau Titik Nol IKN, Suharso Monoarfa Harap Peletakan Batu Pertama di Bulan Ramadhan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa berharap bisa meletakkan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di bulan Ramadhan.

Hal tersebut disampaikan Suharso saat meninjau lokasi titik pembangunan Istana Negara yang terletak di Sepaku, PPU, Kalimantan Timur.

"Kalau segalanya terpenuhi. Semua persyaratan teknotatif dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Kita berharap bisa di bulan suci Ramadhan," ujarnya, Senin (12/4/2021).

Persiapan pemindahan IKN telah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN, serta aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi bagi IKN dan sekitarnya.

Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di kawasan inti pun diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang  (RUU).

Baca juga: Gubernur Kaltim Sebut Jokowi Pasti Masuk Surga Karena Pindahkan IKN, Ini Kata Jubir Pemprov

Baca juga: Tak Perlu Semua Kampus Pindah, ITK Jadi Harapan Pendidikan di Calon IKN

Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Artinya menunggu RUU dibahas. Tapi bisa paralel. Begitu Surpres (surat presiden) diturunkan ke DPR, pada saat yang sama bisa dibahas dengan cepat," jelas Suharso.

Pihaknya pun berharap di bulan Ramadhan 2021, semua persyaratan pembangunan ibu kota negara (IKN) bisa rampung.

Suharso pun mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mempercepat proses pembangunan IKN.

Dengan adanya kerja sama seluruh kementerian terkait, Suharso berharap tahun ini proses pembangunan akan berjalan lebih cepat.

"Kita berharap tahun ini, lebih cepat lebih baik. Kalau semuanya sudah memenuhi syarat, kita bisa meletakkan batu pertama untuk IKN. Itu harapan kita," pungkasnya.

Singgung Ibu Kota Negara Smart City

Berita sebelumnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada pemerintah mengenai pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kata dia, harus memperhatikan perspektif lingkungan dan potensi kebencanaan, sehingga ibu kota baru benar-benar bebas dari ancaman banjir.

Konsep smart city dan forest city atau the bush capital serta sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan harus menjadi ciri istimewa dan menjadi model percontohan perkotaan modern.

Baca Juga: Bappenas Sebut Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan Berkonsep Green Smart City

Baca Juga: Tarik Investor ke Penyangga Ibu Kota Negara, DPRD Balikpapan Kaji Penurunan Pajak Hotel dan Hiburan

"Yang terpenting adalah bebas dari banjir," katanya kepada Tribunkaltim.co usai berkunjung ke Kesultanan Kukar Ing Martadinata, Kaltim, Senin (5/4/2021).

Sebagai smart city, mantan Ketua Umum PSSI itu menegaskan ibu kota baru sangat penting menjadi kota terintegrasi yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) beserta teknologi internet untuk segala (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.

Di dalamnya, kata mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu meliputi sistem informasi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik.

Juga jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat lainnya sehingga efektif dan efisien dalam pelayanan.

Baca Juga: Lahan Desa Masuk Kawasan Ibu Kota Negara, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi: Harus Ada Treatment Khusus

Baca Juga: Kaitan Penajam Paser Utara jadi Calon Ibu Kota Negara, Bupati AGM Rotasi Pejabat, Dinas yang Lambat

"Smart city harus menjadi pedoman pembangunan ibu kota baru. Smart city dicirikan dengan integrasi hal-hal yang bersifat pelayanan publik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bisa dilakukan secara satu pintu," ungkap alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengunjungi areal calon Ibukota Negara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri LHK meninjau persiapan terkait kesiapan lahan dalam perspektif LHK yang akan dijadikan lokasi Pusat Gedung Pemerintahan di IKN dan melihat progres pembangunan Persemaian Modern di Ibu Kota Negara.

Siti juga memeriksa progres pembangunan persemaian permanen seluas 120 hektare yang akan dibangun di kawasan Ibu Kota Negara.

Tepatnya di wilayah Kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani 1.

Baca Juga: Lahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Wamen Surya Tjandra Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

Ini sejalan dengan konsep pembangunan sekaligus dengan pemulihan.

Berita tentang IKN

Berita tetang Bappenas