Joko Widodo - Maruf Amin Sudah Rembuk Reshuffle Kabinet, Lampu Kuning Para Menteri Jokowi, Prabowo?

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo - Maruf Amin sudah baku rembuk membahas isu reshuffle kabinet.

Hal itu dipastikan juru bicara Wakil Presiden Maruf Amin, Masduki Baidlowi dalam kesempatan wawancara Senin (12/3/2021).

Bila kedua pimpinan lembaga eksekutif tertinggi negara kompak membahas reshuffle kabinet, maka hal itu jadi lampu kuning para Menteri Jokowi yang saat ini menjabat.

Sinyal hati-hati itu tak hanya dirasakan Menhan Prabowo, namun kepada seluruh menteri yang bekerja di dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Baca juga: Tanggapi Keinginan Bappenas Soal Peletakan Batu Pertama IKN, Begini Respon Jubir Jokowi

Dilansir Tribunnews.com Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah diajak diskusi Presiden Joko Widodo terkait isu reshuffle kabinet.

Adapun itu usai DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Juru Bicara Wapres Ma'ruf, Masduki Baidlowi, dalam konfrensi pers secara daring, Senin (12/4/2021).

Soal pembentukan kementerian baru, Masduki menyebut hal itu diperlukan untuk kepentingan di masa depan.

"Saya kira memang investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," sambung Masduki.

Kendati demikian, soal reshuffle, Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini.

"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," lanjutnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Temui Ketua Umum Partai, Bukan AHY, Bahas Reshuffle Kabinet? Ini Kata Politisi PDIP

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Jumat (9/4), salah satunya menghasilkan persetujuan terkait penggabungan kementerian dan pembentukan kementerian baru.

Adapun penggabungan kementerian itu merujuk kepada penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara pembentukan kementerian baru merujuk kepada Kementerian Investasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru telah diberikan.