Ibu Kota Negara Hadir di Penajam Paser Utara, DPRD PPU Beber Kemampuan SDM Setempat Masih Rendah

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Menyambut Ibu Kota Negara yang baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, diperlukannya peningkatan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan lainnya.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penajam Paser Utara (DPRD PPU), Hartono Basuki kepada Tribunkaltim.co di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Kata dia, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus segera melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia di Penajam Paser Utara.

Juga pemerintah provinsi dan pusat juga diharapkan dapat terlibat.

Baca Juga: Isu Lahan Warga Masuk Kawasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Itu Urusan Kecil

Baca Juga: Jadwal Batu Pertama Ibu Kota Negara, Menteri Suharso Monoarfa: Berharap Groundbreaking Ramadhan Ini

"Sebab kemampuan SDM di Penajam Paser Utara masih sangat rendah dan butuh perhatian seluruh pihak," kata Hartono, Selasa (13/4/2021).

Dikatakannya, dalam meningkatkan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Negara harus dibutuhkan dukungan penuh dari segala pihak baik dari provinsi serta pusat.

Dengan dukungan atas diberikannya pengetahuan dan skil kepada masyarakat PPU hal ini diharapkan bisa menjada daya saing agar tidak tertinggal ataupun tidak menjadi penonton di daerah sendiri.

"Karena ketika ribuan atau jutaan orang hadir, tentu mereka sudah punya kemampuan SDM dan finansial. Kalau tidak dipersiapkan, masyarakat khususnya di Sepaku akan ketinggalan, kalah bersaing," kata dia.

Dikatakan Hartono, bidang pendidikan, insfratruktur dan kesehatan adalah sekor yang paling penting menajdi perhatian penting tak hanya dari Pemkab Penajam Paser Utara, tetapi dari Pemprov Kalimantan Timur dan pemerintah pusat

"Di Kecamatan Sepaku sendiri layanan kesehatan juga masih belum maksimal karena belum didukung dengan perawlatan medis dan tenaga medis yang memadai," ujarnya.

Oleh karenanya peningkatan Sumber Daya Manusia, kesehatan, pendidikan dan lainnya dianggap harus di realisasi oleh pemerintah tingkat daerah hingga pusat.

Gunakan Lahan Tak Sampai 10 Persen

Penggunaan lahan demi memuluskan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tak sampai 10 persen. Persentase tersebut berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).