Klaim Terbaru KKB Papua, Ada Oknum TNI & Polisi Gabung TPNPB, Ikut Serang Pos dan Tembak 3 Prajurit

Masalah tuntutan politik ingin merdeka tersebut, kata dia, tidak bisa dipungkiri memang ada di sana sejak lama meski Pepera yang hasilnya Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia diakui internasional.

Kedua, lanjut dia, ada masalah ketimpangan kesejahteraan di Papua.

Baca juga: Perintah Pentolan KKB Papua Tembak Pesawat Militer & Sipil Bocor, Begini Reaksi Cepat TNI-Polri

Meski memang tidak mudah memakmurkan Papua, namun ini kata Taufan, perasaan diperlakukan tidak adil, diskriminatif selalu kuat.

Sebagian pihak di Papua, lanjut dia, menjadikan alasan ketidakadilan ini sebagai dasar politik ingin merdeka, memperkuat alasan politik tadi.

Ketiga, kata Taufan, pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi namun tidak ada penyelesaian hukum terhadap pelakunya.

Di atas semua itu, kata dia, pendekatan pemerintah Indonesia kepada Papua memang kurang terintegrasi.

Pembanguan fisik memang gencar dilakukan mengejar ketertinggalan di Papua, kata Taufan, namun pendekatan tersebut tidak dibarengi dengan pendekatan kultural yang bisa semakin mendekatkan pemerintah pusat dengan rakyat Papua.

Perasaan diperlakukan tidak adil, diskiriminatif, kata dia, tetap menguat di hati sebagian masyarakat Papua.

Pendekatan operasi keamanan juga tidak terbukti ampuh menyelesaikan masalah, kata Taufan karena OPM dan organisasi KKB lainnya justru menguat.

Dana Otsus yang sangat besar, kata dia, juga tidak terlalu banyak berdampak mengatasi ketertinggalan masyarakat Papua baik dibandingkan provinsi lain, juga di antara Orang Asli Papua dengan pendatang.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah Daerah juga seharusnya ikut bertanggung jawab mengatasi masalah ini, namun kita tidak melihat peran yang signifikan dengan dana besar tadi.

Komnas HAM juga selalu mengusulkan agar mengubah pola operasi keamanan di Papua menjadi operasi kesejahteraan berdasarkan kompleksitas masalah di Papua yang harus lebih terintegrasi antar semua dimensi baik politik, hukum, ekonomi, maupun kultural.

TNI-Polri, kata dia, harus bisa menjaga disiplin pasukan agar tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil.

Pasukan yang ada di Papua, kata Taufan, mesti diarahkan melakukan operasi kesejahteraan bersama tokoh-tokoh masyarakat Papua.

Ia menyarankan pemerintah menjemput hati orang Papua dengan mengajak mereka berdialog.