WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, Untuk Paser Lebih Maju, Kenapa Tidak!

DALAM wawancara eksklusif di Program VIP Tribun Kaltim Official, pada bulan Februari 2021 lalu, Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendra Wahyudi berbicara banyak mengenai langkah kebijakan DPRD Paser ikut mengatasi dampak pandemi Covid-19. DPRD mendukung kebijakan Pemkab Paser mengalokasi dana bansos dalam bentuk uang tunai kepada warga terdampak.

KABUPATEN Paser memiliki potensi alam yang luar biasa, yakni tambang batu bara dan perkebunan sawit. Bagaimana peran DPRD dalam hal pengawasan, sehingga potensi sumber daya alam itu dapat termanfaatkan masyarakat, namun juga lingkungan terjaga?

Ini sebenarnya menjadi dilema bagaimana DPRD dapat mengawasi persoalan tersebut. Sedangkan kewenangan kami di daerah hampir tidak punya, terkait tambang itu tadi. Sehingga pengawasan kami di daerah tidak bisa maksimal.

Mungkin untuk perkebunan sawit masih bisa kita awasi. Ini memang rancu, seharusnya kabupaten atau provinsi diberikan kewenangan terkait bagaimana pertambangan ini bisa kami awasi, karena memang di pusat tidak tahu persoalan di lapangan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, bagaimana peran DPRD ikut menangani warga di Kabupaten Paser yang terdampak?

Saya melihat kinerja pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah bekerja sangat maksimal. Hanya saja pandemi ini masih baru tergolong baru jadi memang sedikit susah. Pemkab Paser sudah mencoba menerapkan protokol kesehatan.

Saya sendiri sempat mengikuti razia keliling untuk bisa menertibkan warga agar tetap bisa jaga jarak, memakai masker. dan cuci tangan. Ini memang dilema, apalagi adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baru-baru ini untuk pembatasan kegiatan masyarakat saya lihat tidak efektif.

Jadi yang terpenting kami dari pemerintah daerah menyadarkan warga masyarakat agar taat menerapkan protokol kesehatan.

Apakah DPRD mendorong juga program bantuan sosial kepada masyarakat terdampak?

Tentu. Kami sempat melakukan pergeseran anggaran kurang lebih Rp 40 miliar untuk bantuan langsung dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat. Artinya langsung masuk ke rekening masyarakat.

Kami di DPRD memiliki kebijakan bagaimana uang yang kita perbantukan dapat beredar di wilayah Paser dan desa-desa. Tentunya juga dari sisi keamanan minim sekali kecurangan karena uang langsung ditransfer ke rekening warga.

Memang awalnya cukup ribet, karena setiap warga dibukakan rekening. Namun pada tahap pertama kedua dan selanjutnya Alhamdulillah lancar.

Program bansos dari APBD ini apa akan berlanjut di 2021?

Saat ini kita belum ada surat edaran untuk itu. Sekarang kita lebih fokus untuk Prokes. Bantuan langsung tunai saat ini memang belum ada surat edarannya.

Terkait perekonomian di masa pandemi, apa yang DPRD lakukan untuk bisa membantu para pelaku usaha di Paser bisa tetap eksis?