ISKA Minta Pimpinan ASEAN Desak Junta Militer di Myanmar Hentikan Tindakan Kekerasan

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN- Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mendesak para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk mengambil sikap tegas kepada rezim junta untuk menghentikan kekerasan.

Selain itu, juga menuntut untuk memulihkan demokrasi, menegakkan hak asasi manusia di Myanmar, serta memastikan hadirnya kembali perdamaian di kawasan regional, Minggu (25/4/21).

"Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2021, Indonesia punya kesempatan mengusung peran utama melalui jalur diplomasi untuk penyelesaian krisis politik di Myanmar, melalui cara-cara demokratis seraya tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota," kata Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA) Hargo Mandirahardjo, jelang dimulainya KTT ASEAN di Jakarta tersebut.

Baca Juga: NEWS VIDEO Pimpinan Junta Milter Myanmar Jendral Min Aung Hlaing Tiba di Indonesia

Baca Juga: NEWS VIDEO Pemimpin Junta Militer Myanmar Gelar Pesta Mewah Seusai Ratusan Orang Tewas Ditembaki

Ketua Presidium menegaskan, sebagai organisasi massa independen, ISKA memahami dan menghormati komitmen Indonesia terhadap Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah serta identitas nasional seluruh negara anggota.

”Namun, sebagai salah satu pendiri ASEAN yang punya peran penting, Indonesia perlu berdiri di garda depan kawasan untuk menghentikan kekerasan militer pada warga sipil agar jumlah korban tidak terus bertambah,” kata Hargo menegaskan.

Pemimpin ISKA tersebut merujuk pada kekerasan di Myanmar yang telah menyebabkan jatuhnya korban 700 lebih nyawa lebih, termasuk perempuan dan anak-anak.

Baca Juga: NEWS VIDEO Kudeta di Myanmar, PBB: 149 Tewas, 37 Jurnalis Ditangkap, 5 Kantor Berita Ditarik Izinnya

Baca Juga: NEWS VIDEO 134 Korban Tewas Sejak Kudeta di Myanmar, Junta Terapkan Darurat Militer

Selain itu, juga melakukan penangkapan hampir 3000 warga sipil, aktivis pro demokrasi yang berdemonstrasi melawan junta militer sejak kudeta militer pada Februari lalu.

Para pemantau lokal di Myanmar melaporkan sejumlah jurnalis dan kaum religius juga ditahan oleh junta militer.

Sekretaris Jenderal ISKA, Joanes Joko menyampaikan, sebagai organisasi para sarjana Katolik yang memiliki spirit solidaritas tanpa sekat, ISKA mengapresiasi langkah aktif pemerintah Indonesia menyokong rekonsiliasi di Myamar.

“Presiden Joko Widodo telah mendorong dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar,” ujar Joko.

Sikap ini pun diikuti oleh langkah nyata menginisiasi ASEAN Special Summit 2021 di Jakarta.

Joanes Joko menegaskan, ISKA sepenuhnya mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia lebih aktif menekan junta militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing.

Joko mengatakan, seluruh perwakilan ISKA di dalam dan di luar negeri mengharapkan pertemuan tingkat tinggi ini, dapat merumuskan peta jalan demokrasi yang mengedepankan dialog dengan melibatkan seluruh elemen pro- demokrasi serta masyarakat sipil Myanmar.

“Dengan cara ini, kita berharap kehidupan damai yang terbuka bagi akses kemanusiaan dapat segera hadir kembali di Myanmar,” ujar Hargo.

ASEAN Special Summit berlangsung di Gedung Sekretariat ASEAN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo pun turut hadir dalam pertemuan ini bersama sejumlah pemimpin negara, antara lain, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Vietnam.

Baca Juga: NEWS VIDEO Sorotan Media Asing terhadap Indonesia, Jadi Sasaran Baru Amuk Massa Anti-Kudeta Myanmar

Baca Juga: NEWS VIDEO Demo Terbesar di Myanmar sejak 2007, Massa Menentang Kudeta Militer

Tiga kepala negara yang tak dapat hadir adalah PM Thailand Prayuth Chan-o-cha, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan Presiden Laos Thongloun Sisoulith.

Kekerasan militer di Myanmar tersebut memicu penolakan koalisi masyarakat sipil di Indonesia atas kehadiran pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari lalu.

Namun para pemimpin regional telah mulai membuka komunikasi dengan rezim junta sebelum berlangsungnya KTT ASEAN yang dimulai pada Sabtu, 24 April 2021 lalu. (*)

Berita tentang Nasional