Viral, Bobby Nasution Debat dengan Lurah yang Diduga Pungli, Mantu Jokowi : Siapa sih yang Ngajarin

TRIBUNKALTIM.CO - Sebuah video yang menayangkan Wali Kota Medan Bobby Nasution marah-marah viral di media sosial.

Dalam video tersebut, menantu Jokowi itu tampak kesal dengan salah satu Lurah di wilayahnya yang diduga melakukan pungli.

Bobby Nasution bahkan sempat berdebat dengan Lurah bersangkutan 

Hingga suami dari Kahiyang Aytu itu mrmutuskan mengganti Lurah yang didiuga melakukan pungli tersebut.

Viral di media sosial video detik-detik Wali Kota Medan Bobby Nasution ngamuk atas ulah oknum lurah, yang melakukan pungutan liar (pungli).

Meski salah, oknum lurah itu bahkan terus ngeyel bahwa tindakannya benar.

Baca juga: Sapaan Mesra Bobby Nasution pada Kahiyang Ayu Disorot, Menantu Jokowi Lebih Romantis dari Aldebaran

Baca juga: SIAP-SIAP! Tak Hanya di Kesawan, Inilah Target Bangunan yang Akan Dirobohkan Bobby Nasution di Medan

Lurah Sidorame Timur, Hermanto, itu juga tampak mendebat Bobby Nasution, dengan mengatakan warga memberinya uang secara sukarela.

Adu mulut antara menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan lurah tersebut terjadi di hadapan beberapa warga yang tengah mengurus keperluan surat menyurat.

Saat itu secara kebentulan Wali Kota Medan Bobby Nasution memang tengah melakukan sidak.

Dalam sidak itulah, Bobby Nasution mendapati bahwa Lurah Sidorame Timur dan Kepala Seksi Pembangunan Dina Sumanjuntak diduga melakukan pungli, Jumat (23/4/2021).

Seperti dikutip Sripoku.com dari video Tribun Medan, debat alias adu mulut Bobby versus Lurah Sidorame Timur ini, bermula dari laporan warga kepada sang wali kota.

Lalu Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan melakukan sidak langsung dan secara kebetulan bertemu dengan warga yang hendak mengurus perizinan.

Bobby kaget karena orang yang mengurus surat menyurat itu harus membayar lebih dari tarif yang ditetapkan. Hal inilah yang membuat Bobby marah dan memanggil Lurat Sidorame Timur.

Di hadapan Lurah, Bobby bertanya kepaa warga yang diketaui bernama Kepling, yang mengakui jika dia dan warga saat mengurus dokumen dan surat lainnya membayar di atas Rp 50 ribu, termasuk untuk pengurusan SKU.

"Sejauh ini warga saya harus bayar Rp 50 ribu ke atas, untuk terbaru untuk pengurusan SKU," jelasnya.