Tidak Ingin Seperti India, Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan Tegaskan Aturan Larangan Mudik

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan tidak mengingkan peningkatan kasus yang masif di India terjadi di Indonesia.

Menurut Yansen, apa yang terjadi di India harus jadi pembelajaran, salah satunya dengan tidak melonggarkan aturan protokol kesehatan.

Dirinya berharap, menjelang Lebaran 2021, aturan larangan mudik bisa benar-benar dipatuhi, sehingga masyarakat menyadari bila aturan tersebut adalah upaya pemerintah melindungi warganya.

Banyak pihak yang menganggap peraturan ini terlalu berlebihan, tapi pemerintah bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Kemenkum HAM Pastikan Tolak KLB Demokrat Moeldoko, Yansen TP Perintahkan ke Kader di Kaltara

"Jangan persoalkan larangannya tapi apa maksud dari pelarangannya," ujar Wagub Kaltara, Yansen Tipa Padan, Jumat (30/4/2021).

"Karenanya pemerintah mewanti-wanti sebelum lebaran ini, supaya tetap waspada, karena mobilisasi orang yang berlebihan bisa membawa virus," katanya.

"Kita ambil kasus India ketika tren kasus menurun dari ratusan ribu menjadi puluhan ribu, mereka melonggarkan aturan, dan apa yang terjadi? penyebaran virus corona yang luar biasa," tambahnya.

"Kasus kembali naik dengan luar biasa, dan ancaman kematian luar biasa, kita tidak mau itu terjadi di Indonesia," lanjut Yansen.

Baca Juga: Banjir Rendam 4 Desa di Bulungan Kaltara, Petani Gagal Panen, Wagub Yansen Tipa Padan Beri Perintah

Pihaknya berharap agar masyarakat tetap mematuhi 5 M dalam protokol kesehatan, utamanya terkait mengurangi mobilitas.

"Artinya mengurangi mobilisasi dengan jangan terlalu banyak berpergian, kita bisa saja sehat tapi orang lain belum tentu sehat," katanya

"Tolong ini diperhatikan, jangan teledor kita harus tetap waspada," pesannya

Guna mengurangi mobilitas, dirinya mengimbau agar masyarakat memanfaatkan teknologi secara virtual untuk silaturahmi di Hari Raya Lebaran nanti.

"Ibadah Puasa ini kita syukuri, dan lebaran nanti kita songsong, mari kita budayakan silaturahmi dengan virtual, saya kira tidak ada salahnya, supaya kita mengurangi pergerakan kita saat lebaran," tuturnya.

Bukan Pengekangan Warga

Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala Mikro kembali diterapkan di Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara.

Penerapan PPKM Mikro tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 di Kaltara yang belum menunjukan tanda akan berakhir.

Menurut Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, pelaksanaan PPKM Mikro adalah bentuk pengetatan dan bukanlah pengekangan.

Pihaknya meminta tiap Kabupaten Kota memetakan wilayah-wilayah yang masih rawan akan peningkatan kasus Covid-19.

Baca Juga: Larangan Mudik Kala Pandemi Covid-19, Dishub Kaltara Pastikan Damri Berhenti Beroperasi 

"Dengan PPKM Mikro dimana pengetatan dilakukan di lingkup terkecil di desa, karenanya Kabupaten Kota menginventarisasi, daerah-daerah yang masih rawan," ujar Wagub Kaltara, Yansen Tipa Padan, Jumat (30/4/2021).

"Pak Gubernur sudah instruksikan Bupati dan Walikota untuk melakukan pengetatan di wilayah masing-masing, tapi ini bukan pengekangan," tambahnya.

Wagub Yansen menekankan, dengan diterapkannya kembali PPKM Mikro maka masyarakat dapat lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Ini lebih kepada disiplin kita menjalankan prokes dengan 5 M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi," terangnya.

Baca Juga: Semenjak Pandemi Covid-19, Jumlah UMKM di Nunukan Meningkat Hingga Puluhan Ribu

Meskipun hari ini wilayah Kaltara masuk wilayah zona sedang atau oranye, pihaknya berharap agar semua pihak tidak lalai dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Kaltara ini masuk kondisi sedang ya, tapi kita tidak boleh teledor, kita harus tetap waspada," tuturnya.

Diketahui PPKM Mikro jilid dua di Kaltara berlaku sepanjang dua minggu, yang dimulai dari 20 April hingga 6 Mei 2021.

Berita tentang Kaltara

Berita terkiat Larangan Mudik 2021

Penulis Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo