Breaking News:

Berita PPU Terkini

Tak Kantongi Izin, Pemkab PPU Segel Pembangunan RDMP Kilang Lawe-Lawe dan Pelabuhan di Pantai Lango

Beberapa hari lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan penyegelan sementara terhadap kegiatan pembangunan Refinery Develo

TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Anggota DPRD, Abdul Rahman Wahid mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyegel sementara kegiatan pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Lawe-Lawe di Kelurahan Lawe-Lawe, dan Pelabuhan di Kelurahan Pantai Lango.. TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Beberapa hari lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan penyegelan sementara terhadap kegiatan pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Lawe-Lawe di Kelurahan Lawe-Lawe, dan Pelabuhan di Kelurahan Pantai Lango.

Karena disinyalir proyek milik Pertamina itu belum dilengkapi izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin prinsip dan izin lingkungan pun dengan pelabuhan swasta itu.

Atas tindakan tegas pemerintah daerah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan (DPRD) PPU, Abdul Rahman Wahid mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Apa yang telah dilakukan pemerintah daerah sudah tegas, karena perusahaan tersebut belum memiliki syarat perizinan, sehingga tetap melakukan penyegelan sementara, saya sangat mengapresiasi tindakan itu," kata Abdul Rahman Wahid, Senin (3/5/2021)

Di sisi perusahaan sendiri, Abdul Rahman Wahid sangat menyayangkan selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah seharusnya menaati aturan yang berlaku di Pemerintahan Pusat ataupun daerah dengan memberikan contoh yang baik kepada perusahaan lain.

Baca juga: Pemda PPU Hentikan Sementara Proyek RDMP, Alasannya Banyak Rekrut Tenaga Asing

Adanya Pembangunan RDMP tersebut, menurut Abdul Rahman Wahid, tidak hanya membuka peluang pekerjaan saja, melainkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan retribusi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anggota DPRD fraksi Gerindra itu berharap perekrutan tenaga kerja RDPM dapat mengutamakan warga lokal dibanding warga luar daerah.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) perlindungan tenaga kerja lokal di mana perusahaan wajib mempekerjakan minimal 80 persen tenaga lokal.

Diberitakan sebelumnya, Pemda melakukan penghentian atau penyegelan sementara kegiatan RDMP oleh PT. China Petroleum Pipeline (CPP) dan PT Hutama Karya karena belum melengkapi surat izin pada Rabu 28 April 2021 yang bertempat di Jalan Perjuangan Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU.

Sementara untuk pelabuhan yang berlokasi di Kelurahan Pantai Lango dilakukan penyegelan sementara pada 29 April 2021 juga disebabkan lantaran tak mengantongi sejumlah perizinan.

Baca juga: Serapan Naker Lokal RDMP Belum Maksimal, Disnaker Balikpapan Dorong Agar Diprioritaskan

Berita tentang PPU

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Rahmad Taufiq

Penulis: Syifaul Mirfaqo
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved