Berita Kukar Terkini
DPRD Kukar Tekankan Perusahaan Harus Salurkan THR ke Karyawan Paling Lambat H-7 Lebaran
Menjelang H-8 Lebaran idul fitri 1442 H di tahun 2021 ini, Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid mengingatkan
Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNAKLTIM.CO, TENGGARONG - Menjelang H-8 Lebaran idul fitri 1442 H di tahun 2021 ini, Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid mengingatkan.
Pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kukar untuk segera menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya.
Bahkan ucap Rasid, kewajiban perusahaan menyalurkan THR kepada karyawannya paling lambat H-7 lebaran sudah diintruksikan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.
“Jadi, dengan adanya intruksi dari Menteri Tenaga Kerja, saya harap perusahaan bisa pro aktif dan komitmen menyalurkan THRnya kepada karyawannya,” ujar Rasid saat ditemui di rumah dinasnya pada Rabu (5/5/2021).
Baca Juga: Sekda Kukar Sunggono Terima Penghargaan dari Tribun Kaltim, Daerah Inovatif Digital Society 2021
Lanjutnya, jika hal itu tidak dilakukan perusahaan, maka akan ada sanksi dari pemerintah untuk para perusahaan yang tidak menyalurkan THRnya kepada karyawan.
“Ini moment satu tahun sekali, dan ini juga bagaimana kepedulian kita kepada karyawan kita sendiri,” tuturnya.
Ia berpendapat, dengan adanya THR tersebut dapat digunakan para karyawan untuk berkumpul bersama keluarga di hari lebaran idul fitri tahun ini.
“Untuk besarannya kan sudah ada ketentuannya,” pungkasnya.
Baca Juga: Nekat Mencopet di Pasar Loa Kulu Kukar, 2 Perempuan Ditangkap Polisi, Satu Pelaku Sedang Hamil Tua
Dirinya juga menegaskan, jika pasca lebaran didapati laporan atau temuan adanya perusahaan yang tidak menyalurkan THRnya pada karyawan.
Maka pihaknya di DPRD akan memanggil perusahaan tersebut.
“Saya juga meminta dinas terkait, yakni Dinas Tenaga kerja Kukar untuk memonitor dan mengawasi sampai sejauh mana perusahaan telah menjalankan arahan Menteri Tenaga Kerja,” tutupnya.
Tidak Boleh Halal Bihalal
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri melarang buka puasa bersama pada bulan Ramadhan dan open house atau halal bihalal pada perayaan Idul Fitri 1442 H.
Melanjutkan edaran itu Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin menegaskan tidak ada kegiatan open house.
Juga tidak boleh melaksanakan halal bihalal secara terbuka di perayaan Idul Fitri tahun ini.
Baca juga: Pemprov Kaltim Ingatkan ASN Dilarang Cuti pada 6-17 Mei, Open House Pejabat Juga Ditiadakan
Baca juga: Open House Lebaran di Kalimantan Timur Dilarang, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi: Sabar dan Tidak Mudik
Hal tersebut ucap dia, bertujuan untuk mencegah penyebaran covid-19 selama pandemi.
“Gak boleh, itu instruksi jelas dari Mendagri bilang gak boleh,” tegasnya. Rabu, (5/5/2021).
Lanjutnya, dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan kegiatan halal bihalal di hari raya Idul Fitri.
“Karena halal bihalal itu yang memungkinkan sekali orang bersentuhan dan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” ungkapnya.
Baca juga: Lebaran Idul Fitri di Tengah Pandemi Corona Samarinda, Gelar Open House tapi Sepi Kunjungan
Namun ucap dia, pelarangan halal bihalal tersebut untuk kegiatan yang bersifat terbuka dan mengumpulkan orang banyak, kecuali lingkup keluarga inti.
“Kecuali lingkup keluarga inti,” pungkasnya.
Penulis Aris Joni | Editor: Budi Susilo
