Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Anggota DPRD Kaltim Ely Hartati Sebut THR Ada Aturan Bakunya

Setiap jelang perayaan Idul Fitri, pengusaha dan karyawan tak asing dengan istilah tunjangan hari raya (THR)

IST
Anggota DPRD Kaltim Ely Hartati 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Setiap jelang perayaan Idul Fitri, pengusaha dan karyawan tak asing dengan istilah tunjangan hari raya (THR). Di mana THR ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja.

Wakil Ketua Komisi IV Ely Hartati Rasyid mengatakan, walaupun ada aturan jelas, tapi pemberian THR oleh pengusaha pada pekerjanya di mana pandemi Covid-19 masih melanda, adalah sesuatu yang "istimewa".

Hal ini disebabkan, banyaknya pengusaha yang "gulung tikar" akibat terdampak pandemi.

"THR itu sudah baku, sudah ada aturan di Disnaker. Tapi dengan kondisi Covid sekarang, tentu ini juga berat," ujarnya, baru-baru ini.

"Pandemi ini, daya beli jadi turun. Sedangkan daya beli itu rantai konsumen. Produksi pabrik turun, gaji turun, semua turun, produktivitas turun. Berdampak ke sana semua," lanjutnya.

Baca juga: DPRD Kaltim Apresiasi Sinergi TNI-Polri Terkait Pencegahan Covid-19 dan Pengamanan Jelang Lebaran

Legislatif dari Fraksi PDI-P ini menyebut, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan pengaduan baik dari pengusaha maupun pekerja terkait THR.

Namun demikian, dikatakan dia, DPRD Kaltim siap menerima laporan dan membantu penyelesaian masalah jika ada pihak-pihak yang ingin melaporkan hal-hal terkait THR.

"Kita tunggu saja. Nanti ada beberapa yang tidak mampu membayar THR. Kalau sekarang belum ada. Intinya kita tunggu dululah. Kami juga belum komunikasi dengan Disnaker, apakah sudah ada perusahaan yang mengajukan ke Disnaker, terkait tidak ada yang bisa bayar THR. Karena memang situasinya sulit begini," katanya.

Baca juga: Aksi Camat Tenggarong Lawan Oknum Penambang Ilegal Diapresiasi DPRD Kaltim: Aparat Hukum Harus Tegas

Sementara itu, disebutkan Ely Hartati Rasyid, selama ini Anggota DPRD Kaltim tidak terbiasa dengan THR, sehingga dipastikan tidak ada yang memberatkan. "Kalau kami kan tidak terbiasa mendapat THR ya. Aturan itu mungkin untuk untuk PNS saja dan pengusaha ya," pungkasnya. (adv/hms7)

Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved