Pemkab Tana Tidung Kalimantan Utara Raih WTP Kali Ke-3, Ini Harapan Bupati Ibrahim Ali

TRIBUNKALTIM.CO, TANA TIDUNG - Pemkab Tana Tidung kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

WTP itu diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Penghargaan tersebut diberikan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Agus Priyono kepada Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali di Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltara, di Kota Tarakan Senin (10/5/2021) kemarin.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Tana Tidung, Bupati Ibrahim Ali Akan Naikkan Beasiswa Pendidikan

Dalam rilisnya, Agus Priyono menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, disimpulkan penyusunan LKPD Tana Tidung Tahun 2020 telah sesuai dengan standar akutansi pemerintahan (SAP).

LKPD tahun anggaran 2020 telah disusun dan dirancang berdasarkan SPI secara efektif, serta tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengharuh langsung terhadap laporan keuangan.

Maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Ibrahim Ali menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kaltara yang telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Tana Tidung.

Audit yang dilakukan oleh BPK RI, merupakan tugas dan tanggung jawab yang wajib dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 17 ayat (6) tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Orang nomor satu di Tana Tidung itu mengatakan, temuan-temuan yang menjadi catatan oleh BPK RI atas LKPD Tana Tidung, dijadikan pembinaan yang wajib ditindaklanjuti dan harus diperbaiki.

"Pemerintah KTT selalu bertekad menyelesaikan permasalahan, dan memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan penting atas laporan keuangan sesuai dengan arahan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh BPK RI " ujarnya.

Baca juga: Gelar Lokakarya Laporan Hasil P3MPD, Disdik Tana Tidung Akan Luncurkan Inovasi Baru, Aplikasi Sidik

Ibrahim Ali juga mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemda Tana Tidung masih sangat membutuhkan arahan dan bimbingan.

Khususnya dari BPK RI, dengan harapan agar ke depannya pengelolaan keuangan Pemda KTT dapat lebih akuntabel dan lebih berkualitas.

"Sebagai kepala daerah, saya mengharapkan pengelolaan keuangan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga manfaat pun dapat dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.