Berita Bulungan Terkini
Bupati Syarwani Optimis, Kabupaten Bulungan Kembali Raih Opini WTP pada Tahun Depan
Bupati Bulungan, Syarwani, optimis, pada tahun 2021, Pemkab Bulungan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
lihat foto
“Kalau administratif seperti ketidaksesuaian dalam penganggaran, kami sudah minta oleh Inspektorat untuk mengkoordinasikannya,” katanya.
“Untuk yang tahun 2020, catatan rekomendasi itu kami harap sudah selesai, karena ini sudah menjadi komitmen kita,” tuturnya.
Kaltara Raih Predikat WTP, Jangan Berpuas Diri
Sama halnya. Provinsi Kaltara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, untuk hasil laporan keuangan pada tahun anggaran 2020.
Opini WTP ini disampaikan oleh Auditor VI BPK RI, Doris Santosa secara virtual di Rapat Paripurna DPRD Kaltara bertempat di Gedung DPRD Kaltara, Senin (10/5/2021).
Menanggapi raihan prestasi tersebut, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengingatkan agar pemerintah tidak berpuas diri terhadap capaian WTP.
Menurutnya, raihan WTP akan berarti, bila masyarakat mendapatkan dampak dari pembangunan, yakni kesejahteraan.
"Hari ini kita lihat, Kaltara kembali meraih predikat opini WTP. Bagi kami WTP ini bukanlah target atau sesuatu yang harus kita banggakan," ujar Norhayati Andris.
Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Serahkan LKPD 2020 ke BPK, Harap Bisa Raih WTP yang Ke-7
"Tapi kita harus lihat WTP ini apa endingnya? Apa outputnya bagi kesejahteraan masyarakat? Jangan berpuas diri dengan adanya WTP, tetapi dampak WTP bagi masyarakat ini apa," tambahnya.
Politisi PDI-P ini berharap, dalam masa yang akan datang, Kaltara tetap dapat mempertahankan opini WTP, sekaligus di saat yang bersamaan, masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan serta kesejahteraan.
"Kita ingin ke depan hal ini bisa berjalan bersama-sama, Kaltara bisa mempertahankan WTP, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya," katanya.
"Tentu ke depan kita harap ke depan opini ini bisa dipertahankan, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," ucapnya penuh harap.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat, pihak DPRD Kaltara akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk melihat rekomendasi yang diberikan dari BPK RI kepada dewan.
"Nanti teman-teman akan melihat rekomendasi dari BPK, dan kami nanti akan membentuk Pansus untuk itu," tuturnya.
