Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pansus Propemperda Konsultasi ke Kemendagri, Jahidin: Draf Telah Sesuai, Tidak Ada Perubahan Pasal

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Timur, berkonsultasi

Editor: Diah Anggraeni
HO/HUMASPROV KALTIM
Pansus Propemperda saat berkonsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. 

TRIBUNKALTIM.CO - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Timur, berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu (19/5).

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dan Ketua Pansus Propemperda Jahidin didampingi Jawad Sirajuddin, Edy Sunardi Darmawan, M Udin, Rima Hartati, dan Masykur Sarmian.

Rombongan diterima Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Musfirotun Harjuniati.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub Pastikan Tak Ada Masalah Pembangunan SMK Farmasi di Kukar  

Jahidin mengatakan, konsultasi dimaksudkan untuk menerima masukan terkait draf rancangan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Pasalnya, tujuan dari raperda ini dalam rangka memberikan pedoman yang sistematis dalam perencanaan Propemperda di daerah, panduan dalam menentukan skala prioritas penyusunan Propemperda, dan memberikan pedoman mengenai pola koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam pembangunan hukum di daerah.

"Penting untuk menerima masukan-masukan agar jangan sampai ketika telah disahkan banyak terdapat kekurangan yang justru membuat raperda dimaksud tidak teraplikasi dengan baik," tuturnya.

Adapun hasil konsultasi, jelasnya, tidak ada perubahan dan dinilai telah sesuai.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Ely Hartati Sebut THR Ada Aturan Bakunya

Tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan setingkat peraturan presiden maupun peraturan menteri.

"Alhamdulillah, dari hasil konsultasi tidak ada penambahan ataupun pengurangan pasal karena telah sesuai. Hasil konsultasi ini akan didapatkan nantinya dengan mitra kerja pemerintah agar bisa diproses ketahapan selanjutnya sampai pengesahan," katanya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved