Dana Desa Dibutuhkan Warga Kampung di Kubar dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

Bantuan dari Dana Desa

Sementara itu, untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang juga berasal dari DD untuk masyarakat yang sangat membutuhkan karena terdampak pandemi ini.

Syahril juga menjelaskan bahwa BLT yang masuk dalam program tahap pertama DD tersebut saat ini masih dalam proses.

Sehingga penyaluran kepada masyarakat pun masih menunggu tahap pencairan terlebih dahulu setelah proses pengajuan ini.

Saat ini masih proses di BKAD. Nanti kalau sudah ada pencairan, yang paling pertama adalah fokus untuk penyaluran BLT kepada masyarakat yang sudah didata sebelumnya.

Baca Juga: Masyarakat Kubar Diminta Tingkatkan Kedisiplinan dan Kesadaran Ikut Merawat Sarana dan Prasarana

"Kita berharap nanti saat penyaluran BLT ini bisa diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Kubar, FX Yapan,” tandasnya.

Evaluasi Penanganan Covid-19

Berita sebelumnya. Evaluasi terhadap peningkatan strategi pengangan covid-19 di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, terus dilakukan. 

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta serius ikut berperan aktif melawan covid-19 dengan cara pendisiplinan terhadap protokol kesehatan. 

Hal itu ditegaskan langsung oleh Bupati Kutai Barat, FX Yapan beserta Wakilnya Edyanto Arkan pada forum rapat koordinasi penanganan covid-19 yang lalakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting didampingi oleh Dandim 0912/KBR, Letkol Inf. Anang Sofyan Efendi dan Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo.

Menurut FX Yapan, ada beberapa hal penting yang harus dievaluasi terkait penyebaran Covid-19 di Kutai Barat, di antaranya adalah harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan kewaspadaan, dan terus mengingatkan agar mengurangi mobilitas dan aktivitas dari luar wilayah Kutai Barat.

Baca Juga: Tantangan Guru SD dalam Pandemi Covid-19 di Kukar, Hingga Membuat Duta Orangtua

"Beberapa hal yang harus di evaluasi memang terutama kedisiplinan protokol kesehatan," ujarnya, Senin (3/5/2021).

Mengenai kebijakan pemerintah kata FX Yapan adanya pembatasan kegiatan milir dan mudik tidak diperbolehkan.