WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua DPRD Kutai Timur Joni, Tak Bisa Cuma Andalkan APBD Rp 2,8 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam menyampaikan kebijakan daerah, Ketua DPRD Kutai Timur, Joni S.Sos, mengedepankan komunikasi yang terbuka terkait permasalahan di masyarakat.

Misalkan persoalan kebutuhan warga di pedalaman yang menyangkut jalan, air, dan listrik.

Dengan anggaran terbatas, namun memiliki luas wilayah yang luar biasa, pembangunan di Kutai Timur, menurut Joni, tak bisa hanya mengandalkan APBD.

“Cuma Rp 2,8 tiliun. Iyakan? Dengan luas wilayah luar biasa. Bisa disamakan dengan Banten sama Jawa Barat itu,” kata Joni dalam wawancara ekslusif bersama Tribun Kaltim pada April lalu.

Berikut wawancara eksklusif TribunKaltim.co dengan Joni:

Bagaimana kerjasama dengan Pemkab, dengan Bupati Ardiansyah?

Alhamdulillah luar biasa mas. Kita dengan pemerintah kemarin keliling langsung ke kecamatan.

Tupoksi kita kan sebagai pengawasan ya ada program bupati, kita juga diundang ya kita sama-sama.

Ada program pemerintah musrembang 18 kecamatan, ya kita bareng-bareng bersama Bupati. Jadi biar kita tahu permasalahan di lapangan kan.

Ya Alhamdulillah kita sudah selesai keliling 18 kecamatan itu untuk musrembang itu. Musrembang untuk 2022 itu.

Dari hasil Musrenbang itu Pak Joni bisa menangkap yang saat ini diresahkan masyarakat Kutim apa?

Kemarin musrembang ini di pedalaman, kalau di pedalaman itu yang betul-betul diharapkan itu jalan, yang kedua itu listrik. Yang ketiga PDAM.

Cuma yang jadi problem juga, Kutai Timur kan wilayahnya luas. Dari kecamantan satu dengan kecamatan satunya kan jarak-jaraknya jauh nih.

Itu juga yang jadi masalah-masalah listrik ini. PDAM, karena itu memang kebutuhan pokok gitu kan, air kebutuhan pokok itu.

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua DPRD Kutai Timur Joni, Merintis Karir Berdagang Jualan Sparepart Chainsaw

Kalau masalah jalan, jalan poros ke Sangatta ini ya lumayan parah, bagaimana itu Pak?