Wawancara Eksklusif

WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua DPRD Kutai Timur Joni, Terobosan Selesaikan Masalah Warga Sebelum Hearing

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni berbagi kisah dengan Tribun Kaltim mulai dari kehidupan pribadinya serta soal gebrakannya saat awal pimpin DPRD.

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Adhinata Kusuma
TRIBUNKALTIM/CAHYO ADI WIDANANTO
Ketua DPRD Kutai Timur Joni S.Sos 

Itu berjalan semua pak ya? Artinya nggak ada kendala? Misalnya ada sedikit yang bandel?

Ya biasalah namanya orang banyak. Anggota 40 kan pemikirannya lain-lain kan.

Tinggal kita saja menyikapinya seperti apa. Alhamdulillah ndak masalah sih. Teman-teman ini pada ngerti semua sudah ya kan. Saya membawahi rekan-rekan 40 anggota ini ya ndak ada masalah. Enjoy-enjoy saja kita.

Gesekan-gesekan kecil biasa ada pak ya?

Biasalah itu. Kalau kita dewasa kan waktu itu saja, keluar sudah selesai. Kalau orang politik seperti itu. Di dalam (rapat) ribut-ribut, selesai keluar ruangan selesai sudah.

Terkait dengan kinerja dewan sendiri ini pak ini kira-kira prioritas ke depan apa ini? Ada undang-undang RUU yang mau digarap?

Iya ini kan kami lagi menyelesaikan perda ini mungkin bulan (April, red) akan kita sahkan.

Itu yang pertama ada PDAM, terus ada bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, terus yang sedang berjalan perda tentang narkotika. Jadi tiga perda ini yang jelas bulan ini dua perda ini kita sahkan.

Nanti yang satu ini nyusul, nah setelah itu kita sahkan ini ada lagi beberpaa perda yang mau kita jalankan, yang betul-betul mendesak dari masyarakat ini perda tentang ketenaga kerjaan.

Alhamdulillah mungkin bulan ini kita bahas itu perda ketenagakerjaan. Masih dibahas. Kalau sudah dibahas nanti, yang jelas kan rujukannya yang lebih tinggi, nah kita mau sesuaikan itu. Kalau itu tidak ada bertentangan, nanti kita masukkan perda itu.

Artinya ketenagakerjaan di Kutim mendesak begitu?

Iya.

Bagaimana Pak Joni melihat masalah ketenagakerjaan di Sangatta ini?

Ya karena ketenagakerjaan itu aturannya itu aturan sudah lama. Jadi kalau untuk diterapkan sekarang rasanya sudah tidak sesuai lagi.

Akhirnya perlu ada pembaharuan. Menyesuaikan peraturan yang ada dari pusat. Mau ndak mau daerah ini kan, punya cara pengolahannya sendiri, seperti apa. Kalau kita mengikuti pusat kan kadang bertentangan juga di sini.

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, Siapkan Skema Khusus untuk UMKM

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved