WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua DPRD Kutai Timur Joni, Terobosan Selesaikan Masalah Warga Sebelum Hearing

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, S.Sos berbagi kisah dengan Tribun Kaltim mulai dari kehidupan pribadinya serta soal gebrakannya saat awal memimpin legislatif.

Joni juga menyoroti masalah ketenagakerjaan di Kutai Timur. Seperti apa langkahnya, berikut kutipan wawancara eksklusif Tribun Kaltim dengan Joni pada bulan April 2021 lalu.

Bisa cerita sedikit tentang Keluarga Pak Joni?

Anak saya tiga. Yang pertama laki-laki kuliah di Bandung. Sekarang lagi mau nyusun skripsi sekarang lagi di sini (Kutim). Sebenarnya sudah selesai, kalau ndak ada pandemi. Yang kedua, perempuan SMA.Yang ketiga, perempuan juga masih SD kelas 6.

Lumayan jauh ya jaraknya?

Iya 5 tahun. Terprogram. Lima tahun satu anak. Kita ikuti program pemerintahlah ya kan. Biar istri juga tidak kewalahan kan ngurus anak-anak.

Ya betul juga program pemerintah itu kan kalau bisa dikasih jarak, biar sempat isirahat dulu kan. Alhamdulillah bisa kita laksanakan itu.

Kalau Ibu kegiatannya apa pak?

Ibu rumah tangga aja. Fokus ngurus anak. Kalau sekarang ini ya namanya sekolah di rumah ya, ibunya juga bisa dibilang ikut belajar.

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua DPRD Kutai Timur Joni, Merintis Karir Berdagang Jualan Sparepart Chainsaw

Ikut bergabung di organisasi partai juga mungkin?

Itu sudah pasti. Apalagi kalau suaminya sudah duduk dewan kan istrinya harus ikut berperan. Kalau di PPP kan namanya WPP, Wanita Persatuan Pembangunan.

Terus nanti kita juga ditugaskan di mana kita tinggal, kayak saya di Rantau Pulung ya ikut membina di sana istri saya.

Mengajar yang di Rantau Pulung sana. Kalau itu sama partai diwajibkan itu. Ikut di organisasai sayapnya PPP, ya sesuai dengan tupoksinya.

Pencapaian Pak Joni saat ini sudah cita-cita dari kecil kah atau masih ada yang lain?

Tidak, masih ya. Kita dari awal cuma mau menyalurkan aspirasi rakyat kita kan. Awalnya di situ saja. Kan kita taunya kerja-kerja saja, itu saja.

Saat jadi ketua juga, biar kita nggak terlalu mengharapkan itu, tapi karena kita senior ya mungkin dari pimpinan kami melihatnya ke situ.

Ya usaha tidak menghianati hasil. Alhamdulillah. Yang jelas kita fokus bekerja saja.

Waktu Pak Joni dilantik jadi Ketua DPRD Kutim, sampeyan janjikan bakal ada terobosan. Bagaimana itu?

Saya dilantik kan berjalan baru kurang lebih 3 bulan ini mau jalan 4 bulan,. Terobosan yang jelas untuk di kantor ini saya lakukan sesuai tupoksi masing-masing.

Contohnya ke soal hearing. Hearing itu kan pasti ada keterangannya, misalnya masyarakat dengan dinas ini.

Kami ini kan ada 4 komisi, di situ kan ada bidang-bidangnya semua. Di komisi A bagian pemerintahan, otomatis kan masalah - masalah pemerintahan, masalah tanah, masalah tapal batas, perizinan. Lalu Komisi B itu masalah keuangan. Komisi C masalah Pembangunan, komisi D masalah kesejahteraan.

Nah terobosan yang saya lakukan itu, kalau ada hearing, saya berdayakan komisi-komisi ini. Kalau dia ada masalah-malasah perizinan, masalah tapal batas kan otomatis saya serahkan komisi A.

Cuma sebelum hearing ini saya berpesan tolong dikomunikasikan dulu. Karena kan bisa saja warga ingin hearing karena tidak bisa menembus komunikasi soal yang dipermasalahkan.
Nah itu banyak terjadi, sehingga kita fasilitasi di depan.

Jadi masalah selesai dan tak jadi hearing gitu. Karena kan masyarakat kadang tidak tahu, mintanya hearing, dipertemukan dengan saya ini. Nah setelah kita ketemukan, selesai akhirnya ndak jadi hearing.

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Wabup Kutim Kasmidi Bulang: Partai Sendiri tak Beri Rekomendasi, Ya Sudahlah

Menyelesaikan masalah di awal dulu ya?

Iya, itu sih terobosan yang untuk di kantor ini. Untuk di luar ya tetap kita berjalan sesuai tupoksi kita.

Ada yang harus disampaikan masyarakat kita disampaikan. Contohnya ada aturan sekarangkan yang SPD, ini ya kita sampaikan sama masyarakat artinya sudah tidak seperti dulu lagi karena ini sudah aturan SPD ini, kalau memang ada usulan ya diusulkan sesuai aturan.

Sebelumnya memang usulannya kurang pas atau gimana sih pak?

Ya kalau dulu sih sudah berjalan tertib, sekarang lebih tertib lagi. Jadi kita juga enak kalau pengawasannya. Itu juga bukan kemauan kita ya.

Kemauan pimpinan di atas. Jadi kita di bawah ini kita laksanakan dan menurut saya itu baguis juga sih.

Itu berjalan semua pak ya? Artinya nggak ada kendala? Misalnya ada sedikit yang bandel?

Ya biasalah namanya orang banyak. Anggota 40 kan pemikirannya lain-lain kan.

Tinggal kita saja menyikapinya seperti apa. Alhamdulillah ndak masalah sih. Teman-teman ini pada ngerti semua sudah ya kan. Saya membawahi rekan-rekan 40 anggota ini ya ndak ada masalah. Enjoy-enjoy saja kita.

Gesekan-gesekan kecil biasa ada pak ya?

Biasalah itu. Kalau kita dewasa kan waktu itu saja, keluar sudah selesai. Kalau orang politik seperti itu. Di dalam (rapat) ribut-ribut, selesai keluar ruangan selesai sudah.

Terkait dengan kinerja dewan sendiri ini pak ini kira-kira prioritas ke depan apa ini? Ada undang-undang RUU yang mau digarap?

Iya ini kan kami lagi menyelesaikan perda ini mungkin bulan (April, red) akan kita sahkan.

Itu yang pertama ada PDAM, terus ada bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, terus yang sedang berjalan perda tentang narkotika. Jadi tiga perda ini yang jelas bulan ini dua perda ini kita sahkan.

Nanti yang satu ini nyusul, nah setelah itu kita sahkan ini ada lagi beberpaa perda yang mau kita jalankan, yang betul-betul mendesak dari masyarakat ini perda tentang ketenaga kerjaan.

Alhamdulillah mungkin bulan ini kita bahas itu perda ketenagakerjaan. Masih dibahas. Kalau sudah dibahas nanti, yang jelas kan rujukannya yang lebih tinggi, nah kita mau sesuaikan itu. Kalau itu tidak ada bertentangan, nanti kita masukkan perda itu.

Artinya ketenagakerjaan di Kutim mendesak begitu?

Iya.

Bagaimana Pak Joni melihat masalah ketenagakerjaan di Sangatta ini?

Ya karena ketenagakerjaan itu aturannya itu aturan sudah lama. Jadi kalau untuk diterapkan sekarang rasanya sudah tidak sesuai lagi.

Akhirnya perlu ada pembaharuan. Menyesuaikan peraturan yang ada dari pusat. Mau ndak mau daerah ini kan, punya cara pengolahannya sendiri, seperti apa. Kalau kita mengikuti pusat kan kadang bertentangan juga di sini.

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, Siapkan Skema Khusus untuk UMKM

Tak bisa saklek gitu pak ya?

Iya. Nah mungkin untuk menyempurnakan atau menyederhakan itu perda itu sudah. Untuk melindungi masyarakat kita di sini itu. Itu yang sangat mendasar sekali dari masyarakat itu dari ketenagakerjaan.

Kalau penyerapan tenaga kerja lokal di Sangatta sendiri?

Nah yang jelas ini kan saya baru ini. Cuma saya tetap berkomitmen untuk menginstruksikan ke perusahaan-perusahaan itu, ya minta diprioritaskan tenaga lokal.

Salah satunya itu. Terus juga masalah upah.

Yang jelas nanti banyaklah nanti gitu kan. Tapi bilang sampeyan ya betul juga tadi untuk mengatur tenaga kerja lokal ini supaya bisa di perusahaan masuk lebih mudah itu kan perlu ada perlindungan kan, aturan-aturan yang mengatur. (Syifaul Mirfaqo/Bagian 2)